Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengungkap desa hantu alias desa fiktif penerima anggaran dana desa memang ada.
Hal itu, lanjutnya, adalah modus yang dibuat pihak-pihak tertentu dan itu bukanlah kasus baru.
Baca: Jokowi Minta Sri Mulyani Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional
Desa hantu kembali terungkap manakala Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan mengenai 'desa hantu' atau desa fiktif penerima dana desa yang sengaja didaftarkan demi mendapatkan anggaran dana desa.
Hal tersebut Sri Mulyani sampaikan pada rapat kerja evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 bersama Komisi XI DPR RI terkait tantangan dalam penyaluran dana desa.
Semakin memperkuat dugaan Sri Mulyani, desa tersebut memang tidak terdaftar sebelumnya, jadi bisa dikatakan tidak berpenghuni.
Tetapi, pelaku yang membuat adanya desa itu belum diketahui siapa orangnya.
"Karena adanya transfer ajeg dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11), dikutip dari laman Tribunnews.
TKDD menjadi satu diantara belanja negara yang terus naik dan ditujukan untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah.
"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," kata Sri Mulyani.
Ia menambahkan jika TKDD saat ini naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.
"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antar daerah Jawa dan luar Jawa," imbuh dia.
Hingga 30 September 2019, Sri Mulyani menyebut realisasi dana desa Rp 42,2 triliun atau telah mencapai 62,9% dari target APBN 2019 sebesar Rp 70 triliun.
Mengutip tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (5/11), adanya ‘desa hantu’ ini diakui Sri Mulyani baru terungkap karena ada pihak yang melapor usai terbentuknya Kabinet Indonesia Maju.
Dikutip dari Kompas.com, Senin (4/11), Sri Mulyani mengatakan mulai bermunculan desa-desa baru.
Ia mengungkapkan, dirinya menerima laporan jika banyak muncul desa baru yang diketahui tidak berpenduduk, dengan tujuan agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.
Keberadaan aliran dana desa tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan dana tersebut dengan membentuk desa baru.
Baca: Keuangan Negara Stabil, Eva Puji Sri Mulyani
Sri Mulyani menambahkan, saat ini kinerja dana desa masih belum bisa maksimal.
Masih banyak desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal, padahal setiap tahunnya anggaran untuk dana desa terus meningkat.
"Untuk dana desa meski sudah memberi setiap tahun, kami masih melihat ada 20.000 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal," ujar dia.
