Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun meminta masyarakat yang memilih Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak mengeluh terkait kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah.
Keputusan tersebut telah menjadi bagian dari strategi pemerintahan yang harus didukung oleh semua pihak, termasuk mereka yang memberikan suara untuk Prabowo Subiato - Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024 lalu.
"Kalau dulu mendukung Prabowo, saya sarankan sekarang stop mengeluh," kata Benhur, pada Selasa (18/2/2025) dilansir ambon.tribunnews.com.
Menurutnya, meski ini terasa cukup berat, tapi sebagai orang yang hidup dalam konteks bernegara, maka harus mematuhi apa yang telah diputuskan oleh Presiden.
"Apalagi ini juga telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025, maka saya juga harus ikut dan mendukung itu," ujarnya.
Disinggung soal apakah pemerintahan Maluku dibawa kendali Hendrik Lewerissa-Abdulah Vanath mampu untuk mengembalikan efisiensi? Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, mampu dan tidak, berikan waktu dan kesempatan untuk mereka berdua.
"Menurut saya efisiensi itu hanya kata halus, sebut saja pemotongan anggaran. Nah, serahkan kesempatan ke pak Hendrik dan Abdulah, semoga mereka mampu mengembalikan itu," jelasnya.
Benhur menyatakan, jika berbicara soal pemangkasan anggaran, di daerah sudah kerap melakukan itu. Misalnya saja untuk biaya Pemilu ke KPU dan Bawaslu.
Sementara yang paling boros di negara ini yaitu kementerian dan lembaga. Banyak workshop yang dilakukan bahkan hingga jalan-jalan ke luar daerah bahkan negeri.
"Kita di daerah, mana ada lihat kita ronda-ronda ke luar daerah. Kan tidak. Kalau ada, itu berbasis kinerja, bukan berbasis jalan-jalan," ungkapnya.
Kendati begitu, Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku itu mengaku bahwa DPRD tetap mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
