Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengungkapkan sejatinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus jujur terkait persoalan desil atau anggaran untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Ima Mahdiah yang merupakan DPRD DKI cecar Pemprov DKI hapus KJMU dan mengatakan bahwa harus jujur dan disampaikan ke public penyebabnya.
"Menurut saya ini adalah masalah pergeseran anggaran. Jadi ini yang harus disampaikan ke publik. Masalahnya itu sebenarnya apa dan kita butuh Pemprov jujur," ujar Imah Mahdiah di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.
Menurut Ima, perihal desil itu hanya dijadikan sebuah alasan bagi Pemprov untuk menutupi kekurangan anggaran yang terjadi saat ini.
"Jadi ini yang harus Pemprov DKI menjawab dengan sejujurnya kenapa bisa terjadi permasalahan," tutur Ima menggebu.
Maka dari itu, Wanita kelahiran Jakarta tersebut menjadi suudzon dengan Pemprov DKI.
“Bagaimana tidak, karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kurang akurat,” cecarnya.
"Kenapa saya jadi suudzon? Karena yang 3 tahun lalu dia sudah menyanggah tidak punya mobil,” tegasnya.
“Menyanggah bahwa dia orang miskin, tiba-tiba muncul lagi dengan alasannya harus dibawa ke Dinas Pajak yang sebenarnya sudah selesai Blokir di Samsat," imbuhnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, ketika samsat sudah integrasi kepada Dinas Pajak tetapi tiba-tiba muncul kembali permasalahan tersebut dan akhirnya terciptalah orang-orang yang tidak bisa melanjutkan KJMU.
Kecurigaan Mantan staf Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu muncul berdasarkan adanya penerima KJMU di daerah pemilihannya yang mendadak dinyatakan tidak layak.
"Saya jadi curiga ini adalah kesengajaan," tukasnya.
Diketahui, rapat itu digelar untuk mengklarifikasi polemik dari isu pengurangan KJMU yang terjadi sejak sepekan terakhir.
Pancabutan KJMU dirasakan oleh salah satu Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang bernama Ni Made Puspita Dewi, mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ, program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital.
Puspita menangis dan kaget begitu mengetahi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di laman KJMU milik Pemprov DKI Jakarta.
Data tersebut menyatakan bahwa sejumlah mahasiswa UNJ tidak layak mendapatkan KJMU.
Menurut Puspita saat saat KJMU dicabut Heru Budi, tak ada yang beri informasi tersebut dengan jelas kepadanya.
"Penerima KJMU UNJ banyak, sekitar 3000an. Saya juga salah satu pengurus KJMU UNJ, dan ketika ada kabar buruk dari menfess, orangnya random, gak tau orangnya siapa yang ngirim, jadi saya gak bisa berkomentar banyak kalau tengang menfess UNJ," ujarnya kepada wartawan pada Kamis 7 Maret 2024.
