Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan mengritik wacana mengubah kurikulum merdeka yang berlaku saat ini.
Sofyan mengingatkan pergantian kurikulum akan berdampak pada berbagai infrastruktur layanan pendidikan, terutama dari sisi infrastruktur sumber daya manusia (SDM). Termasuk di dalamnya berdampak pada 3.328.000 guru.
"Pergantian kurikulum akan akan mempengaruhi lebih dari 3 juta guru. Kasihan, mereka harus harus kembali belajar dan adaptasi terhadap kurikulum baru. Padahal yang kemarin aja mereka juga sudah kesulitan," kata Sofyan dalam keterangannya, Jumat (8/11), dikutip www.cnnindonesia.com.
Sofyan menilai perlu banyak usaha untuk kembali melakukan perubahan terhadap kurikulum jika bersamaan dengan setiap pergantian rezim pemerintah.
Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Sofyan meminta pemerintah mempertimbangkan lagi jika ingin mengubah kurikulum pendidikan di sekolah.
Menurut Sofyan pemerintah semestinya tinggal melakukan penyesuaian terhadap kebijakan kurikulum yang sudah berlaku. Upaya itu dilakukan agar kurikulum tidak diubah secara keseluruhan.
"Adjust aja. Hal-hal yang baik harus diteruskan atau dilanjutkan. Yang masih kurang diperbaiki. Saya percaya perubahan itu penting, tapi ya bukan berarti harus terus melakukan perubahan karena dampaknya sangat signifikan," ujarnya.
Lebih lanjut, dia khawatir perubahan kurikulum hanya akan memperburuk kesenjangan pendidikan siswa. Sebab, tidak semua sekolah memiliki kesiapan terhadap perubahan besar.
Menurut dia, perubahan kurikulum baru juga bisa berdampak terhadap psikologis anak didik. Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah untuk tidak melakukan perubahan kurikulum merdeka.
"Daripada untuk pergantian kurikulum, lebih baik anggarannya untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan. Seperti peningkatan sarana/prasarana pendidikan di daerah-daerah yang masih jauh dari kata layak. Masih banyak kita temukan sekolah yang kursi untuk murid aja kurang, atapnya sering bocor, dan lain sebagainya," katanya.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti sebelumnya menyatakan bakal mengkaji kembali penerapan Kurikulum Merdeka saat ini. Hal itu ia sampaikan usai menggelar serah Terima jabatan dengan Mendikbud 2019-2024 Nadiem Makarim di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (21/10).
Mu'ti mengatakan kurikulum Merdeka tergolong masih baru. Meski sudah dinyatakan harus diterapkan secara nasional, ia mengatakan dalam praktiknya belum semua sekolah menetapkan.
"Jadi kita lihat lah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan. Apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat," kata dia.
