Trenggalek, Gesuri.id - Bupati Mochamad Nur Arifin akan melakukan komunikasi dengan kepala daerah merespons aksi ribuan perangkat desa se-Kabupaten Trenggalek yang menolak Perpres 104 tahun 2021.
Baca: Ketua KPK Bermain Politik, Usul Presidential Threshold 0%
“Kami akan berkoordinasi dengan teman-teman kepala daerah yang lain. Mungkin kalau yang disuarakan sama dan ini gerakan aksi nasional, maka kami akan berkirim surat untuk mendorong itu,” kata Arifin usai menemui para demostran di Pendopo Trenggalek, Kamis (16/12).
Dia menyebut, aksi yang dilakukan ribuan perangkat desa se-Kabupaten Trenggalek ini merupakan bentuk aksi solidaritas sesama perangkat daerah di seluruh Indonesia.
“Mereka ini kan memiliki jejaring asosiasi kepala desa, perangkat. Semuanya bersepakat karena merasa tidak berkeberatan dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai) DD (Dana Desa) sebenarnya ” ujarnya.
Meski demikian, sambungnya, para perangkat desa itu merasa keberatan dengan klausul Perpres 104 tahun 2021. Terutama di poin 4 (a) yang menyebutkan minimal 40 persen anggaran Dana Desa dialokasikan untuk BLT.
“Nah kalau minimal 40 persen kemudian dicari kriteria yang pantas menerima BLT DD, mereka merasa kesusahan mencari kriteria – kriteria itu,” jelas bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek ini.
Baca: Anies Diminta Stop Program Dari Pendopo! Fokus ke DKI Saja
Alasannya, sebut Arifin, bahwa di desa itu selama ini sudah ada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial serta bantuan lainnya.
“Sehingga harapannya, kalaupun ada BLT DD disesuaikan dengan masing – masing kondisi desa, gak perlu ada platform seperti itu,” ujar Arifin.
Dia juga menyampaikan selama masa pandemi saat ini, 8 persen Dana Desa yang digunakan untuk penanganan Covid 19 tidak menuai persoalan. Dilansir dari pdiperjuanganjatim.
