Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Sonny T Danaparamita menyampaikan aspirasi warga dan para stekholders kepada Menteri BUMN, Erick Thohir terkait soal banjir bandang di Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Tengah.
Baca: Puan Dorong Peningkatan Investasi di RI ke Parlemen Qatar
Sebelumnya, pada 20 November 2022 dalam dialog interaktif banjir bandang di Kalibaru-Banyuwangi, yang diadakan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Banyuwangi Sonny berjanji akan menyampaikan semua aspirasi warga dan para stekholders terkait banjir bandang di Kalibaru- Banyuwangi langsung kepada Menteri BUMN.
“Saya Selaku anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur III, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan dan segala kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh PTPN XII akibat musibah banjir bandang di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi," kata Sonny pada Menteri Erick di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).
“Saya sungguh memberikan apresiasi atas ketanggapdaruratan yang telah dilakukan oleh Bu Siwi Peni selaku Dirut PTPN XII maupun Pak Sanuri dan para manager beserta seluruh karyawan PTPN XII atas langkah-langkahnya dalam menangani banjir bandang yang terjadi pada hari Kamis 3 November 2022 yang lalu," terang Sonny.
Kendati demikian, Sonny juga menyampaikan kondisi objektif dari informasi yang didapatkannya di lapangan, dari pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Banyuwangi, NGO, maupun Masyarakat terdampak, termasuk pada saat dialog yang diadakan oleh ISNU.
Menurutnya, setelah sebulan peristiwa bencana terjadi, situasi masyarakat di daerah tersebut masih belum normal. Hal ini, dikarenakan belum terbangunnya infrastruktur yang rusak, maupun perasaan was-was masyarakat jika banjir bandang kembali datang.
"Saya katakan belum normal karena berbagai perbaikan infrastruktur belum tuntas dan banyak rumah warga yang hancur sehingga mereka tinggal di tempat sementara. masyarakat masih banyak yang was-was karena masyarakat mengetahui bahwa banjir bandang yang terjadi bukan karena curah hujan yang tinggi saja (malam itu 388mm). Namun juga akibat adanya pergantian tanaman dari tanaman keras kopi, kako, dan sebagainya beralih ke tebu, yang kemudian menyebabkan hilangnya kekuatan tanah dalam menahan erosi. Padahal, berdasar catatan BMKG, curah hujan yang lebih tinggi akan terjadi pada Januari dan Februari bisa hingga di atas 500 mm," lanjut Sonny.
Oleh karena itu, berdasar situasi objektif dan aspirasi masyarakat tersebut, Sonny mengusulkan kepada Menteri BUMN. Pertama, agar Kementerian BUMN dapat lebih maksimal lagi dalam membantu perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang.
"Kedua, terkait relokasi masyarakat yang terdampak bencana banjir, Kementerian BUMN dapat melepaskan sebagian lahan HGU dari PTPN XI dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang pada Pasal 31 diatur terkait Hapusnya HGU yang dikarenakan (huruf d) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir," kata Sonny.
Ketiga, terkait kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar kebun yang saat ini mengalami penurunan penghasilan sangat drastis menjadi Rp400.000 – Rp600.000 per bulan, Bahkan ada yang kehilangan penghasilan sama sekali. Hal ini akibat adanya penggantian tanaman kebun dari Kopi dan Kakao menjadi Tebu. "Kementerian BUMN dapat melakukan berbagai cara, di antaranya adalah dengan melakukan pengintegrasian tanaman tebu dan ternak sapi atau bahkan kambing (hewan ruminansia). Model integrasi ini bisa dilakukan misalnya antara PTPN XII dengan PT. Berdikari," kata Sonny.
Keempat, Sonny mendukung penuh upaya pemerintah dan BUMN dalam mewujudkan swasembada gula. "Saat ini, kita masih impor jutaan ton. Saya berharap, Industri Gula Glenmore (IGG) yang telah dibangun dengan investasi besar harus juga memiliki andil besar dalam mewujudkan swasembada gula. Kebutuhan Tebu IGG sebesar 900.000 ton hingga 1.200.00 ton dengan kebutuhan lahan sebesar 9.000 ha hingga 10.000 ha masih dapat dipenuhi oleh lahan PTPN yang ada di Banyuwangi," kata Sonny.
Baca: Satarudin: Perempuan Jangan Takut Berpolitik
Berdasarkan SK Bupati Banyuwangi Nomor: 188/108/Kep/429.011/2019, PTPN memiliki lahan seluas 28.194,37 hektare, dan yang memiliki izin untuk ditanami tebu sebesar 19.387,04 hektare. Kelima, mengenai tanaman tebu ini, Sonny juga meminta kepada menteri agar memberikan arahan kepada perusahaan BUMN terkait agar dalam penanaman tebu memperhatikan wilayah resapan air, termasuk memperhatikan Peraturan Menteri Pertanian No. 53/Permentan/KB.110/10/2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling yang Baik.
"Keenam, agar Pak Menteri juga memberikan atensi khusus kepada Industri Gula Glenmore (IGG), agar perusahaan ini dapat membawa kemanfaatan lebih maksimal bagi negara dan masyarakat. Saat ini, soal pengangkutan tebu saja sudah membikin kemacetan di jalur Jember-Banyuwangi," kata Sonny.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Erick Thohir mengatakan, langsung kepada Sonny semua persoalan tadi akan diperhatikan dan dipantau secara langsung. "Serta menugaskan Arya Sinulingga selaku Staf Khusus untuk segera berkoordinasi dengan PTPN XII dan pihak terkait lainnya," ungkap Sonny.
