Jakarta, Gesuri.id – Komisi E DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sebagai bagian dari upaya memperkuat literasi dan menciptakan kesetaraan sosial di tengah masyarakat.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno menyatakan bahwa TPBIS adalah inisiatif strategis untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan komunitas yang inklusif, aksesibel, dan ramah bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang terpinggirkan.
Untari menegaskan bahwa program ini bukan hanya tentang perpustakaan sebagai tempat membaca, tapi juga sebagai pusat kegiatan yang melibatkan berbagai komunitas.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) adalah inisiatif untuk mengembangkan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan komunitas yang inklusif, aksesibel, dan ramah bagi semua anggota masyarakat. Terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau kurang terlayani,” jelas Untari, saat di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Senin (23/12).
Perempuan yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut menjelaskan, transformasi perpustakaan ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pengembangan literasi membaca, menulis, dan berhitung, hingga pelatihan dan diskusi komunitas.
Selain itu, perpustakaan juga menjadi ruang kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), sekolah, dan pemerintah untuk memperluas dampak positif program ini.
“Selain program literasi yang sangat fundamental, perpustakaan juga menjadi tempat yang sangat penting untuk kegiatan komunitas. Diskusi, workshop, dan pelatihan di perpustakaan dapat menggerakkan masyarakat untuk berkembang secara kolektif,” ujarnya.
Program TPBIS ini telah menunjukkan hasil yang mengesankan. Berdasarkan data, sebanyak 2.133.918 anggota masyarakat telah terlibat dalam 85.776 kegiatan yang diadakan di berbagai perpustakaan di Jawa Timur.
Program ini bahkan telah direplikasi secara mandiri di 18 kabupaten/kota serta di 1.125 desa dan kelurahan. Secara ekonomi, TPBIS memberikan manfaat besar dengan total nilai mencapai lebih dari Rp570 miliar selama periode 2020-2021.
Inovasi yang lahir dari program ini, sebut Untari, juga patut diapresiasi. Seperti Literacy Eco Green for Education Natural Development (LEGEND) yang menggabungkan literasi dengan kesadaran lingkungan, serta Peer Meeting Learning Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapabilitas inklusi sosial.
“Kami percaya bahwa kolaborasi yang erat antara Dinas Perpustakaan, LSM, sekolah, dan pemerintah akan memperkuat dampak dari program ini. Sinergi antara pihak-pihak ini akan membuat perpustakaan lebih mudah diakses oleh masyarakat dan lebih relevan dalam memberikan manfaat,” sebut Untari.
Baca: Ganjar Pertanyakan Kebijakan Pemerintah soal Kenaikan PPN
Dukungan Komisi E terhadap TPBIS, imbuhnya, juga terlihat dari perhatian mereka terhadap regulasi yang mendukung program ini.
Menurutnya, Jawa Timur memiliki sejumlah regulasi, seperti Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, yang mengatur aksesibilitas fasilitas publik termasuk perpustakaan, dan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang memastikan perpustakaan menjadi bagian integral dari aksesibilitas pendidikan.
“Peraturan daerah tersebut adalah bukti komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung inklusi sosial. Kami berharap agar regulasi ini dapat terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, agar relevansi dan efektivitasnya tetap terjaga,” terangnya.
“Kami akan terus menyerap masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program ini. Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama yang selama ini terpinggirkan, bisa merasakan manfaat dari perpustakaan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Jawa Timur,” pungkas Untari.
