Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Risfayanti Muin dari daerah pemilihan Makassar B Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkot Makassar agar menyiapkan dengan cermat dan matang regulasi dalam bentuk Perwali sebagai turunan dari keputusan Menkes.
Baca: Gempur Corona, Tiga Aksi Besar Satgas DPR RI Lawan Covid-19
Dengan demikian, lanjutnya, bantuan kesejahteraan sosial berbasis akurasi data, sehingga yang menerima bantuan betul-betul yang terkena dampak, tepat sasaran, serta terjamin kesejahteraannya.
Dengan turunnya Keputusan Menteri Kesehatan RI NOMOR HK.01.07/ MENKES/257/2020, Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dimana hari Senin (20/4) sudah memasuki uji coba hari pertama pelaksanaan PSBB di Kota Makassar.
Baca: My Esti Beri Bantuan Beras Pada Warga Sleman
aPengurus DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan ini juga meminta, segala bentuk Perwali yang tercantum dalam PSBB diharapkan tidak bersifat himbauan, namun harus dibarengi dengan tindakan keras dari aparat keamanan bagi mereka yang melanggar, ungkapnya.
“Kami juga menghimbau agar Pemkot menyiapkan segala sesuatunya yang bertujuan untuk memperlancar proses PSBB, seperti check point’, kesiapan petugas keamanan dan jaminan bantuan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak Pandemi Covid 19," pungkas Risfayanti Muin.
