Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin meminta kebutuhan beras di Indonesia dijaga ketersediannya sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan salah satu pangan pokok utama itu.
Sudin menjelaskan, beras merupakan komoditas strategis di Indonesia. Selain merupakan pangan pokok utama bagi masyarakat, beras juga salah satu komponen bahan pokok penyumbang inflasi.
"Oleh sebab itu sangat kami pahami apabila pemerintah terus berupaya menjaga keterjangkauan harga dan menjaga ketersediaan pasokan beras di tingkat masyarakat,” kata Sudin saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia dan Pengusaha Pedagang Beras mengenai ketersediaan gabah dan beras di penggilingan, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (7/12).
Baca: Maria Lestari Dorong Kemajuan Sektor Pertanian Kalbar
Pada rapat dengar pendapat 23 November lalu papar Sudin, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa stok beras di penggilingan pada Oktober minggu keempat tahun 2022 dan dari hasil konfirmasi dinas pertanian provinsi yaitu sebanyak 1,8 juta beras, serta telah dilakukan validasi di lapangan untuk kesanggupan penggilingan memasok ke Bulog selama November sampai Desember sebesar 351.370 ton yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.
“Dan dalam rapat yang sama juga, Perum Bulog menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan bersama TNI Polri serta Pemprov terkait kesiapan stok di penggilingan yang hasilnya adalah bahwa kuantum beras di penggilingan jauh dari data yang disampaikan sehingga pada tanggal 22 November stok hanya 594,856 ton,” jelasnya.
Sudin mengungkapan, Komisi IV melihat terjadi kontradiksi antara data pasokan beras yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.
Untuk itu pada Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini, Komisi IV ingin mendapatkan dan menggali informasi mengenai ketersediaan stok beras di penggilingan.
“Katanya nih ya, data BPS mengatakan di penggilingan ada sekian juta ton, kemudian di pasar ada sekian juta ton, yang saya bingung di rumah tangga pun BPS tahu jumlahnya berapa, ini saya agak bingungnya satu hal apakah di rumah tangga itu merupakan surplus, kalau surplus itu kan artinya lebih,” terangnya.
“Oleh sebab itu sangat kami pahami apabila pemerintah terus berupaya menjaga keterjangkauan harga dan menjaga ketersediaan pasokan beras di tingkat masyarakat,” kata Sudin.
Pada rapat dengar pendapat 23 November lalu papar Sudin, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa stok beras di penggilingan pada Oktober minggu keempat tahun 2022 dan dari hasil konfirmasi dinas pertanian provinsi yaitu sebanyak 1,8 juta beras, serta telah dilakukan validasi di lapangan untuk kesanggupan penggilingan memasok ke Bulog selama November sampai Desember sebesar 351.370 ton yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.
“Dan dalam rapat yang sama juga, Perum Bulog menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan bersama TNI Polri serta Pemprov terkait kesiapan stok di penggilingan yang hasilnya adalah bahwa kuantum beras di penggilingan jauh dari data yang disampaikan sehingga pada tanggal 22 November stok hanya 594,856 ton,” jelasnya.
Baca: Sri Untari Pimpin Rombongan Banteng Jatim ke Lumajang
Kemudian terakhir rapat tambah Sudin, Kementan siap menyiapkan beras sebanyak 600 ribu ton selama kurun waktu 6 hari kerja, namun Bulog mendapatkan info yang beda lagi, ternyata berasnya tidak ada.
Maka dari itu, Komisi IV ingin mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan stok Beras di penggilingan, untuk kemudian menjadi bahan masukan pada rapat kerja Komisi IV.
Sudin berharap dengan adanya rapat kerja ini, pihak terkait dapat memberikan informasi yang jelas dan benar.
“Kami setelah ini akan mengadakan rapat kerja, jadi saya mohon kepada bapak-bapak berikan kami informasi sejelas-jelasnya, kita tidak mencari siapa salah siapa benar, yang kami jaga adalah nama baik pemerintah dan khususnya rakyat jangan sampai kesulitan mendapatkan beras,” pungkasnya.
