Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Sudin tengah menyorot serius kasus impor bawang putih yang mengakibatkan pedagang tidak mendapatkan pasokan bawang putih lokal sejak diberlakukannya kuota kebijakan impor bawang putih.
Sudin curiga adanya permainan kartel importir yang menguasai tata niaga bawang putih di pasaran yang mengendalikan harga dan pasokan barang. Dia mengatakan sejak tahun 2017 sekitar 450 ribu ton bawang putih di pasaran adalah impor.
Baca: Swasembada Pangan jadi Materi Sekolah Partai
"Saat ini ada bawang putih ilegal dijual di pasar. Kalau saat ini importir bawang putih ada 400 ribuan ton dan dijual 15 ribu per kg, kan namanya perampokan itu," tegasnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (12/4/2018).
Temuan tersebut tentu menjadi masalah besar, pasalnya Indonesia tengah mencanangkan swasembada bawang putih pada tahun 2019 sehingga di tahun 2018 ini target impor diturunkan menjadi 300 ribu ton.
Selain itu, pemerintah juga telah mewajibkan importir untuk menanam bawang putih sebanyak lima persen dari total kuota impor yang telah diberikan oleh pemerintah. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya besar, apakah benar para importir sudah menjalankan kewajiban tersebut?
Baca: Petani Lebih Terlindung dan Terjamin
"Saya minta komisi IV sidak ke Banyuwangi, kita cek di lapangan itu benar tidak? Tidak mungkin importir dapat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) melaksanakan yang 5 persen itu," tegas Sudin yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung.
Terakhir, Wakil Rakyat Dapil Lampung I ini mendesak agar selanjutnya Komisi IV mengundang importir, Dirjen Holtikultura dan Kemendag untuk membahas masalah ini lebih lanjut.
Harapannya, semoga kedepannya tata niaga bawang putih tidak hanya dikendalikan oleh beberapa orang saja.
