Jakarta, Gesuri.id - Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan tindakan penyegelan terhadap tambak udang di daerah Sembulang, Batam, Kepulauan Riau yang telah melakukan aktivitas usahanya secara ilegal.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang memimpin langsung penyegelan tersebut menyampaikan bahwa tambak udang yang ada di lokasi itu merupakan kawasan hutan (hutan produksi) yang dapat dikonveksi tapi belum ada pelepasan, sehingga dinyatakan aktivitas tersebut dianggap ilegal. Izin yang dimiliki pun tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
Baca: Ono Surono Miliki Tekad Kuat Untuk Sejahterakan Nelayan
"Izin yang diajukan melalui OSS adalah mikro untuk usaha kecil, sementara ini bukan kecil, saya rasa ini uangnya miliaran juga, kalau mikro di bawah Rp200 juta,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung itu di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (5/7).
“Tadi sudah berunding sama KKP dan Dirjen Gakkum kami beri kebijakan tak boleh merugikan pengusaha, sampai panen baru tidak boleh lagi dijalankan. Kalau sekarang kita eksekusi kasihan, pengusaha kadang kurang mengerti peraturan yang ada. Sampai kira-kira 5 bulan ke depan baru kita tinjau kembali,” imbuhnya.
Sementara itu Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani menyatakan bahwa ada indikasi pelanggaran ataupun dugaan tindak pidana dari kejahatan kehutanan khususnya di lokasi tambak udang.
"Tim kami sedang mendalami dan melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan. Total Luasan lahan ± 9,2 Ha, dengan total luasan lahan yang digunakan untuk tambak udang 1600 m persegi x 4 ,” ungkapnya.
Baca: Vita Ervina Ajak Masyarakat Gemar Konsumsi Ikan
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen PSDKP KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin menyebut, tambak udang yang dibangun dikawasan itu merupakan konversi hutan mangrove menjadi dunia usaha. “Di sini kita ketahui ada tambak udang yang disinyalir menebang mangrove dijadikan tambak. Ini ancamannya pidana,” tegas Adin Nurawaluddin.
Jika mengacu pada UU Cipta Kerja PP No 5 pelaku usaha tetap diberikan keleluasaan untuk memanen hasil tambaknya sampai 4 bulan ke depan. Tapi setelah itu harus di tutup total. “Oleh karena itu kita menyegelan semata-mata memberikan peringatan bahwa pelaku usaha di sini telah melanggar undang-undang. Kita konsen melalukan penegakan tapi tetap ekonomi berjalan. Setelah 4 bulan ke depan tidak ada perubahan maka akan kita tutup total,” tegasnya.
