Sidoarjo, Gesuri.id - Ratusan juru parkir di Sidoarjo gelar aksi demo. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui dinas terkait lebih memperhatikan nasib mereka.
Aksi demo yang digelar sejak pagi itu akhirnya direspon oleh anggota DPRD Sidoarjo Fraksi PDI Perjuangan Sidoarjo, Sudjalil. Ditegaskannya DPRD melalui komisi B secara tegas menolak rencana adendum pihak ketiga atau PT. ISS.
"Secara tegas kami DPRD dari komisi B menolak rencana adendum pihak ketiga selaku pengelola parkir. Kami juga meminta PT ISS dalam hal ini segera melakukan sosialisasi terkait harga tiket parkir yang masih banyak masyarakat belum mengetahui," jelas Sudjalil.
Baca: Ini Makna Hari Pahlawan Bagi Bambang Riyoko
Sudjalil juga menjelaskan bahwasanya Komisi B sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait masalah parkir di Sidoarjo, bahwasanya DPRD Sidoarjo selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat Sidoarjo.
"Saya sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak. Intinya, DPRD Sidoarjo selalu mengedepankan kepentingan "wong cilik" Tegas Sudjalil dari Fraksi PDI Perjuangan Sidoarjo.
Selain itu, Demo maraton yang digelar di depan gedung DPRD Sidoarjo dan Pendopo Bupati Rabu (16/11) ini menyampaikan beberapa point tuntutan antara lain, mempertahankan jumlah titik parkir dan menolak adendum pengelolaan parkir oleh pihak ketiga.
"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tetap mempertahankan 359 titik parkir yang saat ini dikurangi oleh pihak ketiga menjadi 87 titik. Kami juga menolak terkait rencana adendum oleh pihak ketiga selaku pemenang lelang pengelolaan parkir di Sidoarjo," tegas Aziz selaku koordinator jukir di Sidoarjo.
Menurutnya, pemenang lelang dalam hal ini PT. ISS sebagai pihak ketiga merencanakan akan meng adendum nilai lelang pengelolaan parkir yang dimenangkan dengan nilai Rp. 32 miliar lebih.
Adendum itu didasari atas keberatannya pihak ketiga lantaran titik parkir yang dianggap tak sesuai nilai tersebut. Adendum itu tentu berdampak terhadap nasib sejumlah jukir yang selama ini mengantungkan hidupnya dari titik parkir yang semula 359 kini menjadi 87 titik.
"Kalau adendum dan pengurangan titik parkir itu tetap dilakukan kami akan turun lagi dan meminta pemkab Sidoarjo untuk memutus kerjasama dengan pihak ketiga," kata Aziz.
Pihaknya juga berharap Pemkab Sidoarjo memikirkan ulang pengelolaan parkir yang dikelola pihak ketiga, ia berharap pengelolaan parkir dikembalikan lagi ke Dinas Perhubungan (Dishub) atau alternatif lain yang tetap dinaungi oleh Dinas di Sidoarjo.
Baca: Whisnu Ajak Kader Banteng Tak Terbuai Hasil Survei
"Intinya para jukir meminta untuk adanya kesepakatan yang tak merugikan kedua belah pihak antara ISS dan jukir yang sudah lama di Sidoarjo," imbuhnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Benny Airlangga mangaku siap mengakomodir permintaan para jukir terkait mempertahankan 359 titik parkir. Pihaknya juga menyampaikan penolakan atas rencana adendum pihak ketiga.
"Kami terbuka dan selalu menampung permintaan para jukir. Terkait jumlah titik parkir dan para jukir silahkan di data dan diajukan ke Dishub akan kami terima," tandasnya.
