Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno menyebut banjir di Banjarsari terakhir paling parah sepanjang sejarah.
Pasca kejadian tersebut pihaknya makin kekeuh untuk mendorong Kementerian Pekerjaan Umum melakukan Feasibility Study (kajian) untuk solusi banjir lokal di sekitar Underpass dan Rel Layang Joglo itu.
Baca: Kata Ganjar Pranowo Soal Rencana KIM Plus Jadi Koalisi Permanen
“Saya sudah sampaikan ke kementerian agar dilakukan Feasibility Study terkait solusinya, tapi waktu itu Kementerian menyampaikan bahwa solusinya adalah kolam retensi,” katanya di sela memantau banjir, Kamis malam.
Sukasno mengatakan, sempat dilakukan audiensi dengan warga setempat yang membahas fenomena banjir pada sepekan sebelumnya. Hasil dari audiensi antara warga bersama Fraksi PDI Perjuangan itu pun telah diteruskan ke kementerian terkait.
"Solusi banjir itu dibangun Kolam Retensi 30x40 meter persegi dengan kedalaman 3 meter itu nantinya akan dibangun dengan anggaran senilai Rp 20 miliar," ucap dia.
Adapun lokasi yang akan dibangun kolam retensi itu berada di lahan TNI Kodam IV Diponegoro. Sayangnya warga khawatir lokasi yang dipilih itu tidak akan memberikan dampak besar pada warga di Kampung Sambirejo. Karena area di kampung setempat jauh lebih rendah dari area yang akan dibuat menjadi kolam retensi.
“RW 01 (Sambirejo) ini lokasinya lebih rendah (lebih tinggi area kolam retensi). Warga sudah menyampaikan hal ini ke Fraksi PDI Perjuangan dan kami sudah sampaikan ke kementerian," kata Sukasno membeberkan.
"Ayo usulan warga ini didengarkan! Karena fenomena banjir yang terjadi ketinggian airnya lebih tinggi di permukiman warga. Makanya kami minta feasibility study dulu agar betul-betul jadi solusi, jangan sampai gagal,” kata Sukasno lebih lanjut.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kenapa PDI Perjuangan Baru
Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kota Solo untuk mendesak Kementerian terkait agar segera melakukan Feasibility Study yang disusun berdasarkan masukan dari warga setempat. Sebab persoalan banjir di wilayah setempat terjadi karena saluran pembuangan yang tidak tersedia dengan baik.
Menurut Sukasno, pembesaran saluran pembuangan (drainase) akan lebih efektif ketimbang kolam retensi yang direncanakan pemerintah pusat.
“Kami itu hanya bisa menyampaikan usulan dari warga kerena wewenangnya di kementerian. Dan yang paling penting kan warga yang paling tahu situasi di wilayah ini. Kami minta usulan warga didengar dulu, mau apakah nanti hasilnya kolam retensi atau apa kami minta usulan warga di dengan dulu,” kata Sukasno menegaskan.
