Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi C DPRD Jombang Jawa Timur, Syaifullah menginginkan agar pekerjaan infrastruktur di kota santri pada tahun 2025 ini berjalan maksimal dan tanpa menyisakan masalah.
Hal ini dikarenakan hampir setiap tahun ada saja sejumlah pekerjaan infrastruktur yang bermasalah bahkan, hampir terjadi di semua OPD yang memiliki proyek infrastruktur. Untuk itu, wakil rakyat di gedung DPRD Jombang, melalui komisi C, mendorong agar pihak-pihak terkait untuk segera mempercepat proses lelang.
Seperti yang disampaikan oleh Syaifullah, Ia merespon terkait sepinya lelang kontruksi maupun fisik yang ada di Kabupaten Jombang.
Dengan berbagai pertimbangan, pihaknya mendorong Pemkab segera mempercepat lelang, agar proyek pembangunan bisa selesai tepat waktu.
"Kami mendapat informasi proses lelang masih sepi," kata Syaiful, Minggu (13/4/2025).
Ia menegaskan, seharusnya memasuki tribulan kedua, sudah banyak pekerjaan kontruksi maupun fisik yang sudah di lelang. "Sehingga pertengahan tahun sudah bisa mulai dikerjakan," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan, karena proses lelang juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, hingga 1 bulan lebih.
"Kalau prosesnya lancar bisa satu bulan, apabila tidak bisa lebih dari satu bulan," tuturnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa apabila lelang tidak dilakukan sejaki dini. Pembangunan di Kabupaten Jombang nantinya dikhawatirkan banyak yang molor dan bermasalah, seperti tahun sebelumnya.
"Kalau mepet kontraktor juga dikejar waktu untuk pekerjaannya. Pasti pekerjaan juga tidak maksimal," ucapnya.
Tidak hanya itu, terkait dengan pekerjaan kontruksi maupun fisik yang melalui e-purchasing, juga harus dilakukan secara terbuka. Agar tidak ada dugaan pengondisian pekerjaan.
"Ya dengan transparan maka pekerjaan tidak didominasi beberapa orang saja, sehingga bisa adil dan merata. Dengan begitu pekerjaan juga maksimal," ujarnya.
Ia juga berpesan, agar Pemkab juga memperhatikan para rekanan yang ada di Jombang sendiri atau putra daerah. Karena selama ini pekerjaan dikuasai oleh orang luar dan uang rakyat Jombang, keluar ke daerah lain.
"Paling tidak pekerjaan yang ada di Jombang bisa dikerjakan kontraktor Jombang sendiri. Agar perputaran ekonomi juga ada di Jombang. Ini juga untuk meningkatkan perekonomian warga Jombang," tuturnya.
Selain itu, untuk mempermudah pengawasan penggunaan uang rakyat yang digunakan oleh OPD, pihaknya meminta agar OPD selalu transparan dan memberikan dokumen perencanaan proyek yang akan dikerjakan tahun ini.
Karena, sambung Syaiful, selama ini OPD di Pemkab Jombang, selalu tertutup seolah-olah pekerjaan ini tidak bisa diketahui publik. Namun, apabila pekerjaan bermasalah, baru persoalan ini masuk ke meja wakil rakyat.
"Kami akan minta jumlah proyek yang ada di Jombang, berapa yang di lelang, melalui e-purchasing atau penunjukan langsung. Jadi kami DPRD mempunyai fungsi pengawasan lebih mudah untuk melakukan pengawasan, penggunaan uang rakyat ini," pungkasnya.
Sumber: malang.viva.co.id
