Ikuti Kami

Tak Ada THR Bagi Pejabat Negara, Basarah: Sesuai Pancasila

Keputusan tersebut sudah tepat karena dilandasi nilai-nilai Pancasila, terutama sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Tak Ada THR Bagi Pejabat Negara, Basarah: Sesuai Pancasila
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. Foto/ Gesuri.id/ Elva Nurrul Prastiwi.

Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai tak adanya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pejabat negara dan anggotta DPR sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Keputusan tersebut sudah tepat karena dilandasi nilai-nilai Pancasila, terutama sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dan sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Baca: Mufti Sepakat Tak Ada THR Bagi Pejabat Negara

"Keputusan ini sudah tepat sekaligus merupakan perwujudan langsung dari sila ‘Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab’ dan ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Dalam kondisi dan situasi seperti saat ini, para pejabat negara tentu harus menujukkan empati, simpati, dan tindakan nyata bagi rakyat," kata Basarah, di Jakarta, Rabu (15/4). 

Politisi PDI Perjuangan ini menilai dalam menghadapi Pandemi Covid-19, seluruh stakeholder harus terus bergotong royong, bahu-membahu untuk kepentingan rakyat. 

Terlebih saat ini beberapa daerah di Tanah Air telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang sudah pasti berdampak serius bagi kehidupan rakyat banyak. 
 
"Dampak sosial dan ekonomi tentu saja tidak bisa terelakkan. Dalam situasi seperti inilah, rasa kemanusiaan kita tidak boleh luntur. Semangat membantu dan berbagi harus terus hidup. Rakyat harus dipandu agar tidak panik," papar Basarah. 

Dalam kesempatan tersebut Basarah juga menyampaikan tindakan-tindakan nyata yang telah dilakukan MPR. Selain memberikan bantuan berupa masker dan sembako kepada para pengendara ojek online, pimpinan MPR juga telah meluncurkan program "MPR Peduli". 

Salah satu tindakan nyata mereka adalah bahwa pimpinan MPR sepakat mendonasikan gaji mereka dalam menghadapi pandemi Covid-19. 

"Semua ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab kemanusiaan sekaligus solidaritas dan gotong royong kemanusiaan dalam menghadapi Pandemi Global ini," kata Sekjen Presidium GMNI Periode 1996-1999 itu. 

Basarah juga mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan dan disiplin nasional yang sudah dicanangkan dan diterapkan pemerintah.

Baca: Mardani Siap Galang Anggota HIPMI untuk Beri Bantuan

Kepatuhan dan kedisiplinan menjadi kunci utama memutus mata rantai penularan pandemi Covid-19. 

"Hal paling penting adalah disiplin nasional. Disiplin dalam cuci tangan dengan sabun, disiplin menggunakan masker, disiplin tidak mudik Lebaran, disiplin menjaga jarak dan senantiasa menyalakan jiwa kemanusiaan serta memperkuat spiritualitas. Insya Allah, kita bisa hadapi ujian ini," tandas Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDI Perjuangan ini.

Quote