Medan, Gesuri.id - Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) Aswan Jaya turut menanggapi penolakan masyarakat dan para aktivis lingkungan, terhadap operasi perusahaan tambang PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) di Kabupaten Dairi.
Penolakan terhadap operasional tambang seng dan timbal PT. Dairi Prima Mineral muncul karena keberadaan lokasi tambang di zona rawan gempa dan perusakan hutan tadah hujan akibat penambangan itu.
Baca: Berkaca Kasus di Eropa, Rahmad Ajak Tetap Displin Prokes
Belum lama ini, masyarakat Dairi yang resah atas kehadiran PT DPM bahkan melakukan aksi Manortor (tarian khas Batak) di depan Kantor Gubernur Sumut di Medan. Aksi itu bertujuan meminta Gubernur membuka seluruh data izin konsesi PT. DPM.
"Memang persoalan pengelolaan tambang oleh PT DPM di Dairi telah lama menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, karena tidak ada keterbukaan terkait luasan pengelolaan oleh perusahaan tersebut dan sangat tertutup dengan masyarakat," ujar Aswan, baru-baru ini.
Kemudian, sambung Aswan, kemanfaatan perusahaan swasta itu pun belum dirasakan dan diketahui untuk masyarakat sekitar, terutama masyarakat yang tinggal di lingkungan perusahaan.
Dan dampak akibat pengelolaan sumber daya alam tersebut juga meresahkan masyarakat, apalagi lokasi tambang berada di zona rawan gempa.
"Selain itu, pemerintah baik daerah maupun Provinsi hingga saat ini tidak mampu menjelaskan secara transparan terhadap apa dan bagaimana serta manfaat dan akibat dari PT DPM tersebut," ujar Aswan.
"Sehingga wajar masyarakat Dairi mendatangi Gubernur untuk meminta penjelasan langsung," tambah mantan aktivis PRD itu.
Aswan pun sangat menyayangkan pemerintah daerah yang sering abai dan gagal memberikan sosialisasi terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berada di tengah-tengah masyarakat.
Baca: DPR Minta Kantor Pemerintah Perdengarkan Pidato Soekarno
Aswan mengingatkan, agar jangan terulang lagi kasus masyarakat Karo yang langsung ke Presiden dengan membawa tiga ton jeruk hanya untuk perbaikan sebuah jalan kabupaten/provinsi, akibat pemerintah daerah tidak peka dan tidak mau bekerja untuk rakyat.
"Dan jangan lah karena sentimen akibat Pilkada mempengaruhi perhatian terhadap masyarakat, sehingga ada masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif," tegasnya.
Dairi Prima sendiri merupakan perusahaan patungan antara Non Ferrous (NFC), konglomerat pertambangan berbasis di Beijing, Tiongkok dengan kepemilikan saham 51% dan perusahaan tambang Indonesia, Bumi Resources, milik keluarga Aburizal Bakrie, dengan kepemilikan saham 49%.
