Surabaya, Gesuri.id - APBD Surabaya untuk sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Produk Dalam Negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar dari seluruh kota se-Indonesia.
Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 mencapai Rp 1,2 triliun, sedangkan belanja untuk PDN menembus angka Rp 1,7 triliun.
Baca: Ini Kesan Armuji Saat Gowes Bareng Pramono dan Hasto
Data tersebut dibeber Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Rakor Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan PDN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Tangerang yang disiarkan secara daring, Selasa (29/12).
“Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar. Harus semakin banyak UMKM yang menikmati APBD, demi kesejahteraan warga Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
“Optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa APBD harus didedikasikan untuk rakyat, untuk menstimulan ekonomi rakyat, karena ini semua kan uang dari rakyat,” imbuhnya.
Baca: Eri Gratiskan Iuran Air Bersih Bagi Masyarakat Kurang Mampu
Eri lantas membeber sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMK serta meningkatkan penggunaan PDN.
Diantaranya produksi paving yang melibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang kemudian dibeli Pemkot melalui APBD. Program pavingisasi ini menyentuh ke seluruh penjuru kampung di Surabaya.
“Kalau kita beri kepercayaan, UMK terbukti bisa, MBR terbukti bisa. Buktinya paving produksi MBR, yang sebelumnya kita latih, telah lulus uji oleh Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya. Dengan APBD mengalir ke rakyat di bawah, ini jadi instrumen mempercepat pemulihan ekonomi,” ucap Eri.
