Palangkaraya, Gesuri.id - Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang mengajak seluruh warga negara, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, bergotong royong menghadapi pandemi COVID-19 sekaligus mengawal bantuan sosial yang disalurkan pemerintah agar cepat dan tepat sasaran.
"Ini saatnya kita bergotong royong membantu penyaluran dana yang terkait dengan COVID-19 ini. Jangan sampai ada penyalahgunaan serta penyelewengan yang membuat kelompok masyarakat rentan jadi korban," kata Teras Narang di Palangkaraya, Minggu (26/4).
Baca: Cegah Kelaparan, Ganjar Pranowo Bentuk Satgas "Jogo Tonggo"
Dikatakan, sesuai dengan pembicaraan dalam rapat kerja DPD RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beberapa waktu lalu, telah disepakati bahwa percepatan bantuan mesti dilakukan. Sekaligus mesti dipastikan tepat sasaran menurut peruntukan program yang ada.
Hal ini juga diharapkan jadi pedoman bersama baik di Kementerian lain maupun pemerintah daerah. Sebab selain dari Kementerian Desa PDTT juga akan ada dukungan bansos dari Kementerian Sosial berupa Bantuan Tunai. Selanjutnya juga dari daerah yang melakukan realokasi dan refocusing anggaran daerahnya.
"Jadi, saya meminta para tokoh masyarakat, tokoh adat serta tokoh-tokoh publik lainnya, agar turut terlibat membantu pemerintah. Mulai dari tingkat pemerintahan desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota dan provinsi, hingga nasional," kata dia.
Presiden Majelis Adat Dayak Nasional periode 2005-2010 itu juga mengapresiasi Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memberikan rekomendasi.
Surat edara itu menyarankan sekaligus meminta pemerintah pusat hingga daerah agar menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKST) sebagai rujukan penerima bantuan, dengan tetap verifikasi di lapangan.
Dia mengatakan termasuk memberi ruang bagi yang tidak masuk pendataan, agar dapat tetap menerima bantuan, meski dengan catatan harus segera ada pelaporan untuk data baru ke pihak Dinas Sosial di wilayah masing-masing.
Termasuk saran pelibatan partisipasi publik dan pembukaan kontak pengaduan bansos dari KPK ini, patut untuk ditindaklanjuti demi memastikan bantuan tepat sasaran.
"Kami dari DPD RI, khususnya Komite I menyerukan sekaligus mendorong semua pihak bersatu dalam kemanusiaan serta melakukan pemutakhiran data. Hal ini agar mereka kelompok marginal yang butuh bantuan, bisa segera menerima," kata Teras.
Baca: Mufti Puji Kepiawaian Jokowi Hadapi Pandemi Corona
Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu juga mengingatkan bahwa saat ini tidak perlu saling menyalahkan antarpihak, apalagi saling melempar caci maki. Semuanya mari bangun niat untuk saling bantu membantu sesuai ketentuan yang berlaku.
"Ini momentum kita meningkatkan Persatuan Indonesia, guna terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kataTeras Narang.
