Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti pengesahan persetujuan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan lima negara. Menurutnya, kerja sama itu bukan pakta pertahanan.
"Kalau pakta pertahanan adalah saling bantu antara dua negara atau lebih. Bila salah satu negara diperangi oleh musuh dan kita harus membantu," kata Hasanuddin dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Sabtu (22/6).
Menurutnya, Indonesia tidak menganut sistem pakta pertahanan, sedangkan doktrin pertahanan Indonesia mandiri. "Kita tidak akan pernah melakukan pakta pertahanan dengan negara manapun," ucapnya.
Sedangkan perjanjian dengan lima negara, kata dia, maka dapat dilakukan sejumlah hal. Seperti, alih teknologi, tukar menukar teknologi dan pelatihan.
"Atau kerja sama membuat alat komunikasi dan alutsista. Kita punya BUMN seperti, Pindad, PT PAL dan lainnya," katanya.
Sebelumnya, Sembilan fraksi di Komisi I DPR menyatakan mendukung ratifikasi rancangan undang-undang (RUU) kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan lima negara. Yaitu Brasil, India, Kamboja, Prancis, dan Uni Emirat Arab (UAE).
RUU kerja sama pertahanan tersebut dibahas dalam rapat Komisi I DPR RI bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra. Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (19/6) di Gedung DPR RI, Jakarta.
"Pembentukan kerja sama ini semakin penting dilakukan karena dapat meningkatkan ketahanan nasional Indonesia. Di tengah dunia yang semakin dipenuhi ketidakpastian, dan rivalitas geopolitik semakin tajam,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan Kemlu RI yang diterima Rabu (19/6).
