Gambir, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak lagi memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan segera menerapkan tatanan hidup baru atau new normal.
Tujuannya agar perekonomian di Jakarta yang sempat terhenti selama masa PSBB bisa kembali berjalan.
Baca: Anies Diminta Beri Himbauan Protokol Kesehatan Lewat Toa
"Memperpanjang PSBB itu kurang bagus, bagaimana kita atasi Covid kalau kelaparan?" ucapnya, Selasa (2/6).
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta ini berujar masalah baru dapat timbul bila perekonomian tak berjalan.
Sebab, banyak orang yang dipastikan bakal kehilangan mata pencahariannya dan hal itu berpotensi meningkatkan angka kriminalitas.
"Bukan kita menyepelekan kesehatan yaa. Tapi kalau orang sudah lapar pasti gampang marah," ujarnya.
"Kalau sudah gampang marah akan ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan momentum dengan hal negatif," sambungnya.
Selain memberi ruang bagi masyarakat untuk kembali bekerja, khususnya bagi para pekerja harian, penerapan new normal juga baik untuk kondisi kas daerah.
Sebab, pendapatan daerah dari sektor pajak menurun drastis selama hampir 2 bulan PSBB diterapkan di ibu kota.
"Sekarang persoalan ekonomi sudah mendesak. Pemprov DKI cash flow kesulitan. Artinya, kita harus bersiap untuk pelonggaran PSBB untuk mengantisipasi persoalan ekonomi," tuturnya.
Dihubungi terpisah, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi urusan perekonomian, Gilbert Simanjuntak mengatakan, pariwisata menjadi sektor yang paling terpukul dengan adanya pandemi Covid-19 ini.
Padahal, selama ini sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar APBD DKI Jakarta.
Jenis pajak dari sektor pariwisata sendiri meliputi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.
Semula, Pemprov DKI menargetkan mendapat pemasukan dari tiga jenis pajak itu hingga Rp 7,3 triliun.
Namun, imbas dari mewabahnya Covid-19, diperkirakan Pemprov DKI hanya akan mendapatkan Rp 2,37 triliun atau menurun 67,53 persen dari target awal.
"Yang paling terpukul sektor pariwisata. Padahal ini menyumbang besar untuk APBD," kata Gilbert, Senin (1/6/).
Meski memprediksi perekonomian bakal kembali menggeliat bila new normal diterapkan, namun ia pesimis tahun ini kondisi perekonomian, khususnya di DKI Jakarta bakal kembali normal seperti sebelum Covid-19 mewabah.
Baca: Presiden Bahas Covid dan 'New Normal' Dengan Tokoh Agama
"Kalau kondisi normal seperti dulu saya kira tahun depan ya," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperketat aturan protokol kesehatan saat penerapan new normal.
Sebab, ia menilai, selama ini Anies kurang tegas dalam menindak pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
PSBB sendiri mulai diterapkan Anies sejak 10 April 2020 lalu dan bakal berakhir pada 4 Juni mendatang.
Sampai saat ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memberi isyarat apakah akan memperpanjang PSBB atau menerapkan new normal.
"Sepengamatan saya ketika PSBB dibuat, penegakkannya enggak tegas. Dia hanya membuat pernyatakaan, kemudian denda sekian," ucapnya, Selasa (2/6/2020).
"Jadi, pendekatan humanis persuasif mengajak masyarakat perlu, tapi secara lebih tegas perlu juga dengan aturan," sambungnya.
Untuk itu, Jhonny meminta Anies untuk segera menerbitkan aturan berisi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat penerapan new normal.
"Perlu ada sanksi, karena kalau enggak ada sanksi repot juga kita. Ada sanksi saja dilanggar," ujarnya saat dikonfirmasi.
Terkait adanya opsi Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) yang mungkin saja diterapkan di wilayah yang masih masuk dalam zona merah, Jhonny tak menyetujuinya.
Sebab, saat ini penyebaran Covid-19 hampir merata di seluruh wilayah ibu kota. Dari 267 kelurahan di Jakarta, saat ini hanya ada 7 wilayah yang masih terbebas dari virus asal Wuhan, Tiongkok itu.
"Potensi (penyebaran Covid-19) dimana-mana itu tetap muncul. Enggak ada prioritas karena pola penularannya itu hampir di semua RW, kita harus ketat di mana pun," kata dia.
