Jakarta, Gesuri.id Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun memastikan akan mengambil langkah tegas terkait dengan persoalan utang ratusan miliar rupiah milik pemerintah provinsi.
Ia mengaku, pihaknya telah mengetahui persoalan utang ratusan miliar rupiah yang terjadi selama pemerintahan sebelumnya.
Bahkan persoalan utang pemerintah daerah tersebut menjadi salah satu perhatian serius DPRD yang dibahas dalam pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024.
“Persoalan utang ini menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan LKPJ. Makanya pembahasan masih terus berjalan,” kata Benhur, Kamis (24/4).
Persoalan utang kata Benhur, nantinya akan dikonfirmasi langsung dengan sekda sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga mendapatkan penjelasan utuh.
Untuk utang pemerintah daerah yang sah seperti kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, maka pemda wajib membayarnya, namun terhadap utang yang tidak sah, DPRD akan mengambil sikap tegas.
“Soal utang pasti kita rekomendasikan dalam LKPJ gubernur tahun 2024. Itu pasti,” ucapnya.
Benhur menegaskan, salah upaya yang akan dilakukan terhadap utang pemda yang tidak sah yakni, merekomendasikan untuk dilakukan audit, sehingga diketahui secara jelas duduk persoalan utang tersebut.
“Utang yang legal seperti SMI harus diselesaikan, kalau tidak legal kita harus suruh audit dan saya percaya Inspektorat pasti objektif untuk mengaudit dan tentu akan memberikan rekomendasi yang adil terkait persoalan di pemerintah daerah,” pungkasnya.
[20.19, 25/4/2025] ????????: Agus Sudarmansyah Ungkap Penyebab Transmart Kubu Raya Tutup Permanen
Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPRD Kubu Raya Agus Sudarmansyah mengatakan Transmart Kubu Raya telah mengumumkan tutup permanen hingga batas terakhir 30 April tahun 2025 ini.
Surat pengumuman tersebut beredar di media sosial dan ditandatangani oleh GM Transmart, Ade Tirza Vitali.
Lokasi pusat perbelanjaannya sendiri terletak di Jalan Ahmad Yani II, dan mulai pra operasi dari tahun 2018, usai delapan tahun lebih berjalan.
Rupanya, tutup permanen Transmart Kubu Raya, Kalimantan Barat, menjadi sorotan tajam dari cerminan dampak ekonomi global yang dirasakan hingga ke level daerah.
Ia menilai langkah penutupan ini tidak lepas dari perang dagang global yang dipicu Amerika Serikat dan terjadinya tren pergeseran pola konsumsi masyarakat pasca-pandemi.
Menurut mantan Ketua DPRD Kubu Raya ini, tutup permanen Transmart merupakan efek domino dari melemahnya daya beli masyarakat lokal yang disebabkan stagnasi ekonomi dampak pandemi COVID-19.
Gerai ritel besar tersebut diresmikan pada 2019, tepat di tengah masa krisis pandemi yang menyebabkan lesunya transaksi ekonomi secara nasional maupun regional.
"Timing pembukaannya kurang ideal karena terjadi di masa pandemi. Saat itu semua sektor mengalami stagnasi, dan ketika pandemi berakhir, booming e-commerce justru semakin memukul bisnis ritel tradisional," kata Agus, pada Kamis (24/4/2025).
Pasca-pandemi, pertumbuhan pesat platform e-commerce membuat belanja online menjadi pilihan utama masyarakat. Hal ini berdampak signifikan pada pusat perbelanjaan fisik seperti Transmart yang mengandalkan transaksi langsung.
"Bukan hanya Transmart di Kubu Raya, fenomena ini juga terjadi di skala nasional. Daya beli masyarakat masih lemah, sehingga banyak lini usaha swasta yang gulung tikar," ungkap anggota DPRD Kalbar dari dapil Kubu Raya-Mempawah ini.
Ketua PDI Perjuangan Kubu Raya ini melanjutkan bahwa penutupan Transmart juga menjadi indikator penting bagi pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota di Kalimantan Barat untuk lebih serius mengantisipasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Salah satu isu utama adalah nasib puluhan, ratusan atau ribuan tenaga kerja yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Agus menegaskan bahwa pemerintah harus segera membuka peluang kerja baru melalui inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Ia juga membuka salah satu opsi atau ide solusi strategis meminimalisir dampak penutupan Transmart. Mengingat lokasinya yang terintegrasi dengan GAIA Mall, Ia menyarankan adanya kemungkinan merger antara manajemen kedua entitas atau bahkan alih fungsi gedung Transmart menjadi usaha lain yang lebih profitable.
"Misalnya, gedung tersebut bisa dialihfungsikan menjadi hotel atau pusat bisnis lain yang memiliki prospek bagus di masa depan. Tenaga kerja yang terdampak PHK pun bisa diprioritaskan untuk direkrut kembali oleh manajemen GAIA Mall," usulnya.
Langkah ini dinilai dapat menjadi win-win solution, baik bagi pengelola maupun pekerja yang terkena dampak. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menciptakan peluang kerja baru melalui program-program inovatif yang sesuai dengan potensi lokal.
Agus melanjutkan bahwa penutupan Transmart bukan hanya persoalan bisnis semata, tetapi juga peringatan bagi pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal.
"Kalau kita telusuri lebih jauh, mungkin ada perusahaan-perusahaan swasta lain di daerah yang juga tutup. Ini harus menjadi evaluasi bersama agar dampaknya tidak semakin meluas," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Barat harus segera melakukan langkah-langkah antisipatif, termasuk memberikan pelatihan keterampilan kepada pekerja yang terdampak PHK serta menciptakan iklim investasi kondusif untuk menarik investor baru.…
