Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi A DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DKI Jakarta Gembong Warsono meminta TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) jangan menggerogoti APBD Pemprov DKI Jakarta.
Di sisa akhir masa jabatan Anies Baswedan, Gembong Warsono tidak mempermasalahkan untuk menggunakan 'jasa' TGUPP.
Baca: Bamsoet Ngawur! Jangan Bawa Nama Presiden di Formula E
Namun yang paling penting kata dia jangan sampai peran TGUPP ini dapat mengganggu jalannya kerja SKPD.
Gembong mencatat TGUPP zaman Anies Baswedan sangat berbeda dengan di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Gembong menyebutkan, TGUPP Anies Baswedan saat ini perannya sangat sentralistik.
Bahkan dirinya menyebutkan, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) saat hendak berkirim surat harus ditembuskan TGUPP.
Di luar itu kata dia, jumlah TGUPP Anies Baswedan juga lebih besar dibandingkan era Ahok.
"(Zaman Ahok) tidak operasional, sekarang (TGUPP Anies Baswedan) operasional. Kalau TGUPP sebenarnya kan tidak operasional," katanya saat dihubungi wartawan belum lama ini.
Oleh karena itu, DPRD kata dia sepakat untuk mengurangi anggaran TGUPP yang sebelumnya diusulkan akan mendapat Rp19,8 Miliar pada APBD 2022 mendatang menjadi hanya Rp12,5 Miliar.
Kemudian sisa anggaran ini kata dia akan dialokasikan menjadi dana hibah, termasuk juga tambahan PMD (Penyertaan Modal Daerah) untuk PAM Jaya.
Baca: Anies dan Wakilnya Marak Lakukan KKN Secara Aktif
"Kemudian untuk misalkan tambah hibah untuk ke gereja, vihara, kemarin ada beberapa hibah," tuturnya.
Tidak hanya itu, Gembong Warsono dalam Rapat Badan Anggaran Penyampaian Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Raperda APBD 2022, di DPRD DKI Jakarta juga meminta agar anggaran untuk TGUPP dipangkas hingga nol.
"Kami rekomendasikan alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya Rp19 Miliar untuk di drop, di nol kan," katanya. Dilansir dari pikiran rakyat.
