Jakarta, Gesuri.id - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR mengkritik petugas haji RI yang berada di Madinah, Arab Saudi. Timwas melihat ada petugas haji yang asyik berbelanja, bukan bertugas melayani jemaah haji.
Hal itu diutarakan oleh Anggota Timwas Haji DPR, sekaligus Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, dalam rapat Timwas Haji dengan Kementerian Agama (Kemenag) di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, Jumat (21/6).
"Mohon maaf nih Pak Dirjen (Dirjen PHU Helmi Latief), pada saat bubar salat Jumat kami melihat petugas haji Indonesia yang harusnya bertugas di depan pintu Masjid Nabawi, mereka malah asyik di dalam toko untuk beli, belanja," kata Selly.
Hadir dalam rapat, anggota Timwas lain seperti Ace Hasan Syadzily (Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Fraksi Golkar), Abdul Wahid (Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi PKB), John Kenedy Azis (Anggota Komisi VIII Fraksi Partai Golkar), Muhammad Ali Ridha (Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar), Ina Ammania (Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP), Sri Wulan (Anggota Komisi IX Fraksi Partai Nasdem), Saleh Partaonan Daulay (Anggota Komisi IX Fraksi PAN).
Pihak Kemenag dipimpin Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief dan jajarannya. Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji 2024.
"Seharusnya, mereka apa ya, mungkin mencari jemaah ada jemaah yang belum datang atau apa. Saya sih cuma memperhatikan saja," katanya.
Selly mengungkapkan, pada 2023 lalu, DPR dan Kemenag sudah pernah menggelar rapat mengenai SOP Kemenag.
"Belum nanti kalau kita bicara tentang petugas, kan ada petugas yang harus stand by di lapangan. Belum nanti ada petugas pembimbing ibadah haji," ujarnya.
"Kalau bicara petugas pembimbing ibadah haji, kalau kita bicara petugas pembimbing ibadah haji kita juga punya kendala di daerah," katanya.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan kendala mengenai petugas pembimbing haji daerah.
"Kita ada kendala bahwa petugas pembimbing haji ini kan harus ada 10 tahun, pembimbing haji yang bersertifikat ini kan masih sedikit," imbuhnya.
"Ini kan harus dibongkar juga oleh DPR, betul nggak Pak Dirjen?" katanya.
