Ikuti Kami

Tolak Radikalisme, Penyaringan Ideologi PNS Harus Diperkuat

Dalam seleksi calon PNS tak hanya fokus pada kemampun teknis, kompetensi dan kapasitas, tapi juga memperhatikan pemahaman ideologi.

Tolak Radikalisme, Penyaringan Ideologi PNS Harus Diperkuat
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat. Foto: Gesuri.id/ Elva Nurrul Prastiwi.

Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan perlunya memastikan komitmen kesetiaan para pegawai negeri sipil (PNS) pada Pancasila, NKRI, UUD 1945 hingga Bhinneka Tunggal Ika. 

Maka, Djarot menilai dalam seleksi calon pegawai negeri sipil tak hanya fokus pada kemampun teknis, kompetensi dan kapasitas, tapi juga memperhatikan pemahaman pada ideologi Pancasila.

Baca: Basarah: Sejarah Adalah Kaca Benggala Bagi Bangsa

Hal itu untuk menangkal pengaruh radikalisme dan intoleransi di kalangan PNS. 

“Karena bagaimanapun juga ketika dia diterima sebagai PNS, dia disumpah untuk setia kepada NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Djarot kepada wartawan, usai rapat Komisi II di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10). 

 Djarot mencontohkan pada era Orde Baru pernah ada penelitian khusus (litsus) yang meneliti ideologi para CPNS hingga keluarganya. 

“Hal semacam itu bukan untuk melakukan diskriminasi, tetapi menjaga agar unsur-unsur radikalisme tidak masuk ke birokrasi pemerintahan,” ujar Djarot.

Baca: Wamen Pendidikan & Kebudayaan Diisi Tokoh Akademis Ideologis

Maka, Djarot pun menegaskan mekanisme penyaringan ideologi para CPNS harus diperkuat.

“Penyaringan ideologi ini penting agar paham-paham yang tidak sesuai Pancasila seperti Khilafah tidak merembes ke birokrasi pemerintahan,” ujar  Djarot.

Quote