Surabaya, Gesuri.id - Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Jawa Timur (Jatim) Agustin Poliana menilai pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Pahlawan akan makin berkembang bila diberi ruang.
Untuk merealisasikannya, harus diimbangi dengan kebijakan yang mewajibkan instansi pemerintah beralih ke produk warga. Tidak ada alasan untuk tidak menjadikan produk ekonomi kerakyatan disajikan di birokrasi.
Baca: Juliari Motivasi UKM di Salatiga agar Lebih Berdaya Saing
"Kami akan beri fasilitas khusus produk UMKM di stan DPRD Surabaya. Semua berhak mengisi stan itu tanpa biaya," kata Titin, sapaan akrab Agustin Poliana.
Menurutnya, sudah banyak produk UKM warga yang saat ini dipajang di stan lobi kantor DPRD Kota Surabaya.
Setiap anggota DPRD dan tamu banyak yang memesan produk terutama makanan dan minuman termasuk camilan dari stan tersebut.
Politisi PDIP itu mendorong kepada semua instansi Pemerintah untuk mengakomodasi hasil olahan produk warga.
UMKM yang ada di Kota Surabaya harus mendapat tempat khusus di seluruh lini instansi Pemerintah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga balai kota, harus jadi tempat menu camilan produksi warga dipasarkan.
Mulai jenjang kelurahan harus menyambut pelaku UKM penyuplai suguhan dan camilan Kantor Kelurahan.
Mulai RT hingga lurahnya harus mengenali produk-produk yang dihasilkan warganya. Selanjutnya digilir untuk mengisi setiap meja ruang kantor pemerintahan.
Baca: Puspayoga Harap ICSB Lahirkan UKM Berorientasi Ekspor
Pasar di institusi Pemerintah dinilai begitu melimpah. Satu kelurahan bersama stafnya sudah banyak.
"Kami akan mengupayakan (contohnya) keripik pisang Petemon ini masuk semua lini Pemerintah. Pasar sudah mengakui produk asli warga Surabaya," kata Titin.
Gerakan mencintai produk-produk lokal warga itu dinilai harus dimulai dari birokrasi. Namun Titin sadar, gerakan itu mudah dalam tatanan wacana, namun sulit untuk diimplementasikan.
