Surabaya, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Sri Untari Bisowarno, mengapresiasi sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (21/8).
Seperti diketahui, sosialisasi tersebut bertujuan untuk koordinasi sekaligus menyamakan persepsi untuk memberantas korupsi di Jawa Timur. Terlebih, berdasarkan data KPK rentang 2004-Januari 2023, kasus korupsi oleh anggota DPR RI dan DPRD se-Indonesia berada di urutan kedua dengan 312 temuan.
Baca: Yulian Gunhar Pastikan DPR RI Tindaklanjuti Temuan KPK
“Saya kira ini hal yang baik mengundang KPK RI ke sini supaya tingkat korupsi makin rendah dan pembangunan makin bagus,” ujarnya.
Lebih lanjut, Untari menyebut, dalam sosialisasi tersebut, KPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Jatim memberi pemaparan terkait apa saja celah yang bisa beresiko korupsi dan pencegahannya. Salah satunya, pengadaan barang dan jasa.
Atas hal tersebut, ia menanggapi, terdapat perbedaan dari materi yang dipaparkan dan implementasinya di lapangan. Tantangan yang dihadapi para anggota pun lebih rumit sehingga diperlukan pembahasan dengan badan-badan terkait untuk mendapat solusi.
“Dan kalau lihat di materi yang dipaparkan juga ada beberapa yang antara di lapangan dan teori itu gak sama. Ini hal positif, senang saya,” tuturnya.
Baca: Trimedya Minta Firli Ungkap Temuan Pungli di Rutan KPK
Dengan adanya diskusi ini, ia berharap tantangan dan masalah yang selama ini dihadapi legislator Jatim bisa tersampaikan dengan baik ke KPK dan menemukan solusi ke depan. Ia pun mendukung penuh upaya KPK untuk memberantas korupsi di berbagai sektor.
“Ini tahun politik, antara masyarakat dengan caleg biar pemilu lebih bersih adil jujur mengurangi money politik. Maka kalau pemilu bersih, maka gak akan banyak biaya,” pungkas Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu.
