Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) Sri Untari Bisowarno mendapatkan laporan 3 kendala yang sering dihadapi BPBD Kabupaten Malang.
"Pertama adalah memang minim anggaran. Penanganan bencana ini pentahelix, jadi melibatkan berbagai pihak terkait," Kata Untari.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tetap Kokoh
Kedua, BPBD membutuhkan perawatan peralatan. Kemudian juga mobil-mobil siaga untuk menjangkau tempat-tempat sulit.
"Kalau tidak salah ada 8 gunung, sungai-sungai besar, bendungan, hingga bukit-bukit gundul. Sehingga butuh pemikiran yang lebih," tutur politisi PDI Perjuangan ini.
Kendala ketiga adalah dana siap pakai. Ternyata nomenklatur ini tidak lagi diberikan oleh Kemendagri. Sehingga Untari berjanji pihaknya akan memperjuangkan di DPRD melalui komisi yang lain yang terkait dengan hal itu untuk disampaikan agar DSP (dana siap pakai) untuk seluruh kabupaten/kota itu diberikan.
"Karena sekarang ini adanya hanya di provinsi," ucap Untari.
Diterangkan, bila kabupaten/kota tidak diberi nomenklatur DSP, maka proses penanganan bencana ini akan terhambat. Kalau pun menggunakan BTT (belanja tidak terduga), cara mengambil melalui prosedur yang cukup rumit.
Kalau DSP itu segera bisa dikeluarkan. Mengingat saat bencana terjadi, yang terdekat adalah kabupaten/kota," tegas perempuan asli Malang ini.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Selai itu, keluhan lainnya adalah masih banyak lagi dibutuhkan infrastruktur. Termasuk early warning system (EWS) saja hilang. Sehingga butuh kesadaran juga supaya masyarakat aware dengan situasi ini.
"Supaya apa-apa yang dipasang oleh BPBD itu dijaga. Sudah alatnya sedikit masih saja diganggu," keluh Untari.
Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan mental masyarakat agar tangguh bencana. Hinggga saat membangun rumah, masyarakat juga peduli dan mempertimbangkan ancaman bencana yang ada.
