Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno menegaskan DPRD Jawa Timur menyatakan dukungan penuhnya terhadap Program Kerja Unit Pelaksana Tugas Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (UPT RSBD) Kabupaten Pasuruan.
Menurutnya, salah satu program dari unit pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang bertajuk ‘SabiBisa, Disabilitas Bisa’, memiliki output dalam peningkatan perilaku dan keterampilan kerja yang baik bagi para penyandang disabilitas saat berbaur dengan masyarakat.
BaCa: Simak, Ini Sembilan Program Ganjar-Mahfud Untuk Masyarakat!
“Program SabiBisa ini telah berhasil menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan juga murah seperti sepatu dan tas kecil. Ini membuktikan bahwa SabiBisa punya nilai potensial untuk terus dikembangkan dan diterapkan kepada klien RSBD Pasuruan. Saya juga beli beberapa produk mereka,” ujar Untari usai meninjau langsung keberadaan UPT RSBD Kabupaten Pasuruan di Jl. R.A. Kartini No. 292 Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Kamis (4/4).
Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, kegiatan bimbingan dalam program SabiBisa meliputi bimbingan mental keagamaan, bimbingan sosial, bimbingan fisik, hingga bimbingan peran. Karenanya, ia berharap program SabiBisa dapat menjadi titik awal para disabilitas memiliki keahlian khusus.
“Program SabiBisa ini meliputi keahlian organ, bengkel, membuat sepatu, menjahit, bordir dan berbagai keahlian lainnya yang dibutuhkan masyarakat sehingga sangat penting program ini terus konsisten berjalan,” tuturnya.
Namun, Untari menyayangkan kondisi sarana dan prasarana bangunan UPT RSBD Pasuruan yang memprihatinkan, bahkan termasuk rusak berat di beberapa titik.
“Sarpras di RSBD ini saya lihat kondisinya memprihatinkan. Ini membuat peserta atau klien kesulitan untuk menuju tempat pelatihan mereka dan dapat menghambat jalannya program SabiBisa,” sesalnya.
BaCa: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Untuk itu, Untari mendorong kerja sama atau sharing antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota untuk bersama-sama membahas pembagian anggaran untuk melakukan perbaikan sarpras di UPT RSBD Pasuruan. Juga penambahan kuota disabilitas di sana.
“Pemprov dan pemkab/pemkot kalau memungkinkan bisa sharing anggaran untuk perbaikan sarpras di RSBD ini sekaligus menambah kapasitas RSBD, yang semula 75 klien bisa menjadi 100-150 kapasitas klien, agar masyarakat dengan disabilitas daksa semakin banyak terakomodir di RSBD Pasuruan ini,” jelasnya.
“Saya juga mendorong agar dapat bermitra dengan Himpunan Psikoligi Indonesia (HIMPSI). Tujuannya untuk penguatan ataupun tracking mental mereka,” tandasnya.
