Batu, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno memberi perhatian khusus ke kasus anak tidak sekolah di provinsi paling timur di Pulau Jawa ini.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, setidaknya terdapat sebanyak 58 ribu anak tidak sekolah, 121 ribu anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, dan 15 ribu anak putus sekolah.
Fenomena ini, menurut Sri Untari, harus bisa menjadi perhatian utama dari seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebab pendidikan menjadi salah satu faktor untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Baca: Untari Harap Koperasi Mampu Jadi Bagian Gerakan Kepartaian
"Pemerintah Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak atas pendidikan kepada seluruh anggota masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," sebut Sri Untari, dalam Rakor Penanganan Anak Putus Sekolah, di Royal Orchid Hotel, Kota Batu, Minggu (13/11).
Apalagi, kewajiban Pemerintah Provinsi telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan. Sebagai Anggota DPRD Provinsi Jatim, Untari menyatakan dirinya siap untuk mengawal dan mensupport program pengentasan anak tidak sekolah.
Bahkan, pihaknya menetapkan target agar pada tahun 2027 telah terwujud zero cases kasus anak tidak sekolah di Jawa Timur. "Sehingga kita bisa meningkat kualitas SDM, sebagai upaya memfasilitasi upaya penduduk kita untuk bisa mencari penghidupan yang layak. Ini semua bagi kemanusiaan," ucapnya.
"Kami (DPRD Jatim) akan support eksekutif, supaya anak-anak tidak sekolah itu bisa sekolah. Karena mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak," lanjut Sri Untari seperti dalam keterangannya kepada Gesuri.id.
Untuk itu, Legislator dari Dapil Malang Raya ini memandang pengentasan anak-anak yang tidak bersekolah perlu melibatkan perangkat pemerintahan dilevel desa dan kelurahan. Agar bisa melakukan pendataan dan mencari faktor penyebab anak tidak sekolah.
Baca: 93 Peserta Ikuti Pendidikan Kader Perempuan Banteng Jatim
Pasalnya, pada poin keempat yang dicanangkan dalam program SDGs Desa secara tegas menyatakan pentingnya Pemerintah Desa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, kepada seluruh anak-anak generasi penerus bangsa.
"Kita mencari dimulai dari integrasi Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIMP), untuk mewujudkan desa peduli pendidikan. Maka partisipasi masyarakat untuk mendorong terwujudnya pendidikan yang berkualitas dibutuhkan. Untuk terlibat dalam proses teknis pencermatan potensi dan aset desa sampai dengan penyusunan RKPDES," kata Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.
Disamping itu, Untari juga mengusulkan Program Kejar Paket C untuk bisa kembali digulirkan oleh Pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan untuk bisa menggenjot anak-anak yang tidak/putus sekolah agar bisa mendapatkan kompetensi dan skill untuk bisa menaikan taraf kehidupannya.
