Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun tangan dan bersikap tegas atas laporan upaya tracing massa Habib Rizieq Syihab (HRS) oleh Satgas Penanganan Covid-19 yang sempat dihalangi.
"Jangan dibiarkan dan jangan tebang pilih. Ini masalah serius yang harus segera ditangani Gubernur. Lihat sekarang kasus penularan di Jakarta mencapai 1.579 kasus di hari Sabtu kemarin," kata Prasetyo melalui keterangannya, Minggu (22/11).
Baca: Tegas Terhadap FPI, Figur Pangdam Jaya Dibutuhkan NKRI
Tindakan menghalang-halangi petugas untuk melakukan tracing usai terjadinya kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Bogor sebelumnya dilaporkan Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo. Prasetyo mengatakan Anies harus bertindak tegas apabila kinerja petugas kesehatan menjadi terhambat dengan adanya upaya menghalangi dari warga.
"Karena bukan apa-apa, ini demi kemanusiaan. Kalau untuk diisolasi untuk melindungi manusia yang lain saja tidak mau terus mau jadi apa Jakarta. Gubernur harus tegas di sini," ujar Prasetyo.
Prasetyo menyatakan keputusan penanganan Covid-19 ada di tangan Pemprov DKI. Politikus PDI Perjuangan itu menyebut DPRD turut mendukung penuh, baik dari sisi anggaran maupun peraturan.
"Seperti kemarin, butuh aturan untuk mempertegas upaya-upaya petugas di lapangan dalam penanganan, sudah kita buat dan telah disahkan. Sekarang ayo sama-sama menegakkan aturan itu. Ketika terjadi pelanggaran sanksi dengan tegas sesuai aturan," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen Doni Monardo mendapat laporan soal tracing atau penelusuran kontak virus Corona massa Habib Rizieq Syihab (HRS) dalam rapat virtual. Petugas di daerah disebut mengalami hambatan saat akan menelusuri kontak.
"Laporan peserta rapat menyebutkan, baik yang di Petamburan (Jakarta) maupun di Megamendung (Bogor), petugas kesehatan masih kesulitan untuk melakukan pelacakan. Mereka dihalang-halangi ketika hendak masuk melakukan tracing dan tracking. Diharap, Satgas Covid-19 Pusat, tidak saja memberi tambahan fasilitas swab tetapi juga dukungan agar bisa masuk ke kluster kluster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat penularan," tulis keterangan pers BNPB soal laporan peserta rapat.
Baca: Usulan Pembubaran FPI dari Pangdam Jaya Didukung Rakyat!
Letjen Doni Monardo berharap dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat di setiap daerah, termasuk para Ketua RT dan Ketua RW. Sehingga, proses penemuan kasus Covid-19 bisa dengan baik dijalankan.
"Sampaikan bahwa kami akan melakukan test massal, dimulai dari keluarga inti yang positif. Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Karenanya perlu kerja sama yang baik dan harmonis. Semua harus dilakukan dengan pendekatan humanis," papar Doni.
