Jakarta, Gesuri.id - Politisi muda PDI Perjuangan, Deni Wicaksono resmi menjabat wakil ketua DPRD Jawa Timur. 4 pimpinan lainnya adalah Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan wakil ketua, Hidayat, Blegur Prijanggono, dan Sri Wahyuni.
Deni menyebut momen tersebut sebagai pelecut semangat dalam menjalankan tugas yang tidak mudah ke depan dalam mengawal suara rakyat Jawa Timur, “Terima kasih kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri yang telah memberi penugasan ini, yang InsyaAllah akan kami jawab dengan kerja keras penuh amanah,” tuturnya.
“Tadi Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Pak Said Abdullah juga menekankan penugasan ini harus menjadi momentum untuk menyuarakan aspirasi wong cilik, mengawal penurunan kemiskinan yang masih sangat tinggi di provinsi ini,” ucapnya.
Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jawa Timur itu mengatakan, bersama pimpinan DPRD lainnya, dia akan mengorkestrasi gerak lembaga legislatif tersebut agar semakin kuat dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi, menyusun kebijakan, dan menentukan politik anggaran di lingkungan Pemprov Jatim.
“Seluruh gerak kebijakan dan penganggaran Pemprov Jatim harus didedikasikan untuk masyarakat. Kurangi program seremonial yang tak berkaitan dengan hajat hidup rakyat. Ingat, kemiskinan di Jatim ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Padahal, potensi di Jatim luar biasa besar,” ujarnya.
Mantan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga menjabarkan, jumlah enduduk miskin di Jatim per Maret 2024 mencapai 9,79 persen (3,9 juta jiwa), lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 9,03 persen. Dirinci lebih detil, angka kemiskinan di perdesaan Jawa Timur menduduki urutan pertama atau memiliki persentase terbesar bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Angka kemiskinan perdesaan di Jatim tembus dua digit, mencapai 13,3 persen, tertinggi dibanding provinsi lainnya.
“Kami akan bergerak secara kolaboratif untuk mengorkestrasi kerja-kerja kedewanan agar optimal untuk memastikan seluruh kepentingan wong cilik terakomodasi dalam kebijakan Pemprov Jatim. Jadi panduan Pemprov Jatim harus jelas, yaitu keberpihakan ke masyarakat, kurangi pencitraan, dan fokus pada solusi atas problem yang dihadapi warga. Semuanya pasti kita kawal,” pungkasnya.
Sumber: memorandum.disway.id
