Ikuti Kami

Wamenkeu & Wamenlu Penting, Hasto: Harus Dipertahankan

Kedua posisi tersebut penting guna membantu kinerja kementeriannya. 

Wamenkeu & Wamenlu Penting, Hasto: Harus Dipertahankan
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di DPP PDI Perjuangan, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Jakarta, Gesuri.id - Posisi Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Luar Negeri dinilai sangat penting dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin 2019-2024. 

Untuk itu, PDI Perjuangan mengusulkan agar kedua kursi tersebut dipertahankan sebab kedua posisi tersebut penting guna membantu kinerja kementeriannya. 

"Kita di dalam menempatkan jabatan-jabatan struktural dan strategis karena itu adalah agenda prioritas, jadi bukan berarti karena didasarkan bagi-bagi portofolio kementerian," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di DPP PDI Perjuangan, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (19/8) seperti diberitakan detik.com

"Misal kita lihat untuk Wakil Menlu kita pandang itu sangat penting. Wakil Menteri Keuangan itu juga penting sebab soal kebijakan fiskal, mengingat sebagai Menkeu dan Menlu itu perlu tanggung jawab baik ke dalam maupun luar negeri juga," sambungnya. 

Dia menilai posisi Wakil Menkeu masih dibutuhkan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan kebijakan lainnya. Kemudian terkait posisi Wakil Menlu, Hasto menilai masih diperlukan untuk meningkatkan kerja sama dengan luar negeri. 

"Karena Indonesia ketika baru merdeka pada 1945 lalu, 1949 kita mendapat kedaulatan secara penuh sehingga pada 1955 kita bisa menggelar Konferensi Asia Afrika (KAA). Kita punya semangat persaudaraan dunia sehingga diperlukan posisi Wakil Menlu," ujarnya.

Hasto menegaskan, terkait jabatan kursi menteri atau wakil menteri merupakan wewenang Presiden Jokowi. Dia menyebut PDI Perjuangan menilai masih perlunya wakil menteri karena posisinya dibutuhkan bukan berdasarkan bagi-bagi jabatan. 

"Tapi itu nanti adalah merupakan hak dari Pak Jokowi. Yang jelas bagi PDI Perjuangan kami tegaskan wakil-wakil menteri itu hanya dibentuk dengan melihat agenda strategisnya dan melihat tantangan yang dihadapi kementerian itu. Bukan dalam konteks bagi-bagi portofolio," imbuhnya.

Quote