Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Willy Midel Yoseph mengapresiasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), karena program ini sangat menyentuh untuk masyarakat kurang mampu.
Program ini pun dinilainya pun tepat di tengah oversupply listrik PLN yang tidak terpakai. Ia mengaku program BPBL ini telah berjalan di daerah pemilihannya, Kalimantan Tengah.
“Menurut saya, program ini harusnya menjadi perhatian negara, pemerintah dalam hal ini termasuk Kementerian ESDM, Dirjen Ketenagalistrikan, dan Direktur PLN dan juga kita yang terlibat di dalamnya. Ini satu hal yang sangat pas,” puji Willy saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).
Baca: Charles Dukung Kemenkes Tingkatkan Cakupan Imunisasi
Pemerintah bersama DPR dan PLN bersinergi menyalurkan sambungan listrik gratis dari program BPBL ke 75.890 keluarga tidak mampu.
Namun di sisi lain, Willy juga menyoroti distribusi listrik di wilayah Indonesia, khususnya di Kalteng yang masih kurang. Menurutnya, ada 15 ibu kota kecamatan di Kalteng yang belum mendapat distribusi listrik dari PLN, termasuk 21 titik yang hanya mendapatkan aliran listrik selama 12 jam.
Willy juga mengaku, belum belum semua desa teraliri listrik, dimana ada kurang lebih 450-an desa di Kalteng yang belum dimasuki PLN.
“Saya ingin mengingatkan kepada pemerintah agar bisa hadir di desa-desa, tidak hanya Kalteng, namun di seluruh wilayah Indonesia. Ini perlu menjadi perhatian, tentu ini yang perlu disiapkan adalah anggaran. Anggaran yang cukup untuk melistrikkan desa, karena listrik merupakan tingkat peradaban, kesejahteraan, kecerdasan, dan menyangkut masalah kebahagiaan masyarakat,” tandas Politisi PDI-Perjuangan itu.
Baca: Yasonna Ajak Maksimalkan Inovasi & Kreativitas Teknologi
Willy juga menyoroti viralnya pengakuan seseorang bernama Ismail Bolong terkait mafia tambang. Menurutnya, ini menjadi salah satu tanda Kementerian ESDM dalam menindak illegal mining ini belum begitu tajam.
“Harapan saya, Komisi VII memberikan dukungan secara politik kepada Menteri ESDM agar mampu bertindak. Karena kita menyelamatkan pendapatan negara yang sangat besar, dan kerusakan lingkungan yang sangat besar akibat dari illegal mining. llegal mining itu merugikan negara dan masyarakat,” tegas Willy.
