Jakarta, Gesuri.id - Komisi VII DPR RI mendorong PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengambil alih Blok Kohong Telakon karena adanya aktivitas pertambangan ilegal.
Anggota Komisi VII DPR RI Willy M. Yoseph menjelaskan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) izinnya sudah resmi dicabut oleh Kementerian ESDM dan keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
“Namun kenyataan di lapangan bahwa PT AKT ini masih melakukan produksi hingga pengapalan sampai hari ini. Kok masih beroperasi padahal izin sudah dicabut?” jelasnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Minerba ESDM dan Bukit Asam, Selasa (6/12).
Baca: Ipuk Apresiasi Kerelaan Michael Serahkan Lahan untuk TPS
Maka itu, dia menegaskan, aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan PT AKT di Blok Kohong Telakon ini menjadi perhatian bersama dan segera diselesaikan.
Namun dia berpesan, penyelesaian masalah ini jangan diselesaikan terlalu terburu-buru supaya oknum di balik tambang ilegal ini dituntaskan.
“Kita selesaikan masalah ilegal mining yang terjadi di sana,” tegasnya.
Sebelumnya, Samin Tan sebagai bos dari PT AKT pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B).
Namun pada pertengahan tahun ini, Samin Tan lolos dari jerat hukum kasus suap tersebut.
Baca: Yulian Gunhar Dukung Perlawanan Pemerintah Terhadap WTO
Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menyatakan, saat ini masih melakukan kajian secara mendalam terkait keekonomian Blok Kohong Telakon.
“Kalau kemarin itu kan waktunya sangat singkat, tentu kami melihat kondisi sekarang,” ujarnya.
Menurutnya kalau harga batubara sama seperti saat ini, maka cadangan emas hitam di sana cukup ekonomis. Namun dia belum bisa memerinci lebih jauh karena masih akan melakukan due diligence mendalam.
