Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Solo Fraksi PDI Perjuangan, Y.F. Sukasno meminta kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo 2025 harus melibatkan DPRD Solo sebagai kepanjangan dari rakyat.
"Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo mengingatkan kepada Wali Kota bahwa dengan rencana efisiensi anggaran harus melibatkan DPRD," kata Y.F. Sukasno, pada Sabtu (22/2/2025).
Dia mengatakan APBD Solo telah menjadi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024. Sehingga bila akan dilakukan perubahan Perda tersebut, DPRD Solo harus tahu dan terlibat.
"Kalau itu tentang efiisiensi pastinya nanti akan merubah postur APBD Tahun 2025, sehingga Banggar dan TAPD harus membahas apa saja yang diusulkan untuk diefsiensikan," ucapnya.
Menurut Sukasno proses tersebut sangat penting. Sebab Banggar DPRD Solo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ketika pembahasan Rancangan APBD Solo 2025 sangat cermat.
Alhasil, dia melanjutkan, APBD Solo 2025 bisa zero defisit. "Apa yang sudah disepakati bersama kalau mau diubah harus ada pembahasan dan persetujuan bersama," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekda Solo Budi Murtono mengatakan salah satu agenda Wali Kota Solo Respati Ardi menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
"Untuk hal-hal lain banyak permasalahan muncul dan masih terkait program pembangunan, nanti kami mintakan arahan Pak Wali Kota, termasuk solusi banjir kawasan Joglo, pembangunan GOR Indoor Manahan, yang harus kami bicarakan untuk penanganan jangka pendek dan jangka panjang,” ungkapnya.
Adapun, Respati telah mengikuti rangkaian acara serah terima jabatan Wali Kota Solo dengan Teguh Prakosa di Balai Kota Solo, Jumat (21/2/2025).
Respati mengapresiasi kepemimpinan Teguh Prakosa. Respati juga telah menyampaikan pidato pertamanya dalam rapat paripurna DPRD Solo pada Jumat siang.
Sumber: solopos.espos.id
