Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan menyoroti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, yang diperkuat oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2002.
Yudha menilai kebijakan efisiensi ini lebih banyak memangkas anggaran pada Dana Alokasi Umum (DAU) bidang pekerjaan umum dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.
BaCa: Ganjar Tegaskan Seluruh Kader PDI Perjuangan Taat Pada Aturan
DAK fisik yang dipangkas mencapai Rp48,16 miliar, sedangkan DAU specific grants sebesar Rp30,65 miliar, dengan total akumulasi pemangkasan sebesar Rp78,8 miliar.
Pemangkasan ini berdampak signifikan terhadap berbagai proyek infrastruktur di Garut, seperti pembangunan tanggul sungai sebesar Rp677 juta, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sebesar Rp1,12 miliar, pemeliharaan jaringan irigasi permukaan Rp4 miliar, pemeliharaan sistem drainase perkotaan Rp1,08 miliar, rekonstruksi jalan Rp9,2 miliar, pembangunan jembatan Rp10,18 miliar, dan rehabilitasi jalan Rp4,13 miliar. Selain itu, DAK fisik di Dinas PUPR juga mengalami pemangkasan senilai Rp28,23 miliar.
Beberapa proyek yang terkena dampak di antaranya adalah rekonstruksi Jalan Anwar Musadad senilai Rp14,6 miliar, rekonstruksi jalan Pamalayan-Cisewu menuju Desa Cikarang Cisewu senilai Rp4,17 miliar, rekonstruksi jalan Limbangan-Leuwigoong senilai Rp8,7 miliar, serta rehabilitasi irigasi seperti Irigasi Ciroyom senilai Rp1,74 miliar, Irigasi Leuwibolang Rp1,2 miliar, Irigasi Cisangkan Rp900 juta, dan Irigasi Badama Rp900 juta. Kondisi irigasi yang rusak berat ini berpotensi mengganggu pengairan ke area persawahan, padahal 37 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Garut ditopang oleh sektor pertanian.
BaCa: Ganjar Pranowo Dukung Efisiensi Anggaran
Selain itu, DAK fisik Dinas Pertanian yang mencapai Rp14,467 miliar juga terkena pemangkasan, sehingga berimbas pada pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, jalan usaha tani, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian.
Sebagai contoh nyata, proyek perbaikan akses jalan dari Pamalayan ke Cikarang yang sebelumnya dialokasikan miliaran rupiah kini terkena pemangkasan. Sektor irigasi yang menjadi penopang utama pertanian di Garut juga terdampak, dengan pemotongan anggaran pemeliharaan irigasi sebesar Rp5 miliar serta jaringan irigasi usaha tani yang juga dikurangi. Dengan hampir 40 persen PDRB Kabupaten Garut berasal dari sektor pertanian, pemangkasan ini dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran akibat pemangkasan tersebut, Yudha Puja Turnawan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Garut dalam membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) seperti yang dikutip melalui laman Pikiran Rakyat.
