Jakarta, Gesuri.id - Komisi D DPRD meminta penanganan banjir di Jakarta harus menjadi prioritas utama bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Si Doel Karno (Pram-Doel) karena masalah ini terus berulang dan semakin kompleks.
"Kami melihat bahwa langkah-langkah yang diambil saat ini belum cukup untuk menyelesaikan akar permasalahan," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike di Jakarta, Jumat (31/1).
Menurut dia, banjir di Jakarta hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemimpin daerah yang kini sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara ini.
Untuk itu, ia berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ketika nanti dilantik dan resmi memimpin Jakarta, dapat memprioritaskan penanganan banjir yang sudah menjadi langganan.
"Ini harus menjadi prioritas utama bagi Gubernur dan Wakil Gubernur karena masalah banjir terus berulang dan semakin kompleks akibat perubahan iklim serta pesatnya urbanisasi," kata dia.
Yuke mengatakan bahwa ada tiga langkah utama yang harus dilakukan oleh pemimpin baru Jakarta untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta, yang pertama yaitu mempercepat normalisasi dan naturalisasi sungai.
Apalagi kata dia, saat ini proyek normalisasi Sungai Ciliwung masih menyisakan 17,7 km yang belum selesai, padahal kapasitas sungai yang optimal sangat penting untuk mencegah luapan air saat hujan ekstrem terjadi.
Selain itu, lanjut Yuke, upaya naturalisasi sungai juga harus dilakukan untuk meningkatkan daerah resapan air.
"Kami mendorong agar koordinasi antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat lebih diperkuat, terutama dalam pembebasan lahan yang selama ini menjadi kendala utama," katanya.
Yuke menambahkan untuk langkah yang kedua yaitu optimalisasi drainase dan infrastruktur pengendalian banjir dengan memastikan sistem drainase di Jakarta diperbaiki secara menyeluruh, termasuk pembersihan saluran air, pemasangan sumur resapan yang efektif dan penambahan kolam retensi di berbagai titik rawan banjir.
Tidak hanya itu, semua pompa air harus dalam kondisi siap operasional setiap saat, bukan hanya saat banjir terjadi. Begitu juga polder dan embung harus diperbanyak dan diperluas, khususnya di kawasan langganan banjir seperti Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
Untuk yang ketiga kata Yuke yaitu, penguatan regulasi dan pengawasan tata ruang, gubernur harus berani mengambil langkah tegas dalam menata kembali tata ruang kota dan mencegah semakin berkurangnya daerah resapan air.
"Pembangunan di wilayah hulu, seperti Bogor dan Depok, harus diawasi ketat, karena alih fungsi lahan di sana berdampak langsung pada kondisi banjir di Jakarta," katanya.
