Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan APBD DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp400 Miliar untuk sumur resapan dicoret, akibat tidak tepat sasaran.
Baca: Titik Nadir Janji Manis Anies Baswedan, Banyak Program Gagal
"Jika berbicara efektifitas memang ada beberapa kendala penyerapan anggaran misalnya yang kami miliki data sumur resapan itu," ujarnya saat ditemui Gesuri di ruang kerjanya, Rabu (6/4).
Selanjutnya, Yuke menjelaskan dana Rp400 Miliar tersebut digunakan untuk melanjutkan pembebasan lahan-lahan yang belum selesai.
Ia juga mencatat pada Desember Tahun 2021 target DKI Jakarta untuk penyerapan anggaran sebesar 91 persen namun nyatanya yang tercapai hanya 88 persen.
"Banyak hal-hal yang perlu menjadi perhatian oleh Pemprov DKI 2 tahun kemarin, meskipun kita dihadapkan dengan pandemi bukan berarti menjadi alasan." ungkapnya.
Sumur Resapan Program Gubernur Anies Baswedan.
Yuke juga mencontohkan misalnya banyak dinas di DKI ini hanya sebagai PLT sehingga pada saat pemerintahan gubernur yang sekarang ini bahkan ada yang sampai satu hingga satu setengah tahun dan adanya juga yang hanya beberapa bulan menjabat lalu diganti.
“Ini sempat juga kami kritisi karena menjadi hal yang menghambat dari segi pengambilan keputusan, akhirnya menyebabkan penyerapan anggaran tidak sesui dengan target, termasuk terkait gagal lelang dan sebagainya itu. Menurut saya semua tergantung pada pimpinannya dimana pemimpinnya juga harus betul-betul mengawasi serta tahu betul apa saja yang memerlukan keputusan cepat harusnya mampu mengeksekusi lebih cepat,” katanya.
Baca: Masinton Soroti Dirjen Bea Cukai Gemar Melancong ke Daerah
Kami juga mendorong bagaimana penggunaan-penggunaan anggaran dalam merencanakan program, jangan asal mengajukan terus tidak bisa menyelesaikan, terus kami juga mengawasi misalnya apakah program ini kira-kira akan terlaksana atau tidak.
"Jangan asal melakukan pengajuan tapi harus real dilapangan sehingga kami baru bisa anggarkan. Kami di legislatif harus lebih detail, teliti serta paham namun seharusnya sebagai pemangku program Dinas-Dinas juga membuat suatu hal yang tepat guna,” pungkas Politisi PDI Perjuangan itu.
