Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menilai proses pembangunan smelter yang terjadi seiring proses hilirisasi mineral harus dievaluasi terkait keamanan.
“Kebakaran di smelter di Morowali itu harus dijadikan catatan, bahwa pemerintah jangan hanya mengejar keuntungan hilirisasi mineral, namun juga perlu kajian mendalam terkait perizinan dan persyaratan pembangunan smelter, yang aman,” katanya, Selasa, (3/1).
Baca: Presiden Jokowi Pernah Dicuekin Freeport Soal Smelter
Gunhar pun menyesalkan sikap Kementerian ESDM yang terkesan lepas tangan terhadap kejadian kebakaran smelter milik PT GNI, dengan melempar tangnggung jawab atas pengawasan smelter berada di pihak Kemenperin.
“Bagaimanapun juga sebagai kementerian yang menangani pertambangan dan mineral, ESDM harusnya juga bertanggungjawab terhadap faktor keamanan dalam proses hilirisasi mineral,” tegasnya.
Dalam kasus ini, Komisi VII menurutnya akan segera melakukan kunjungan ke lokasi kejadian, untuk melihat secara utuh terkait penyebab kebakaran, smelter agar dapat segera diinvestigasi.
Bahkan legislator PDI Perjuangan itu menegaskan perlunya dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyelidiki kebakaran di smelter nikel milik PT GNI.
Baca: Gus Falah Dorong Pembangunan Smelter Bijih Bauksit
“Melalui panja semua akan terjawab apa yang menyebabkan semelter Morowali bisa meledak. Akan terungkap seterang-terangnya jika ada unsur teknis yang menjadi penyebab musibah yang menelan korban jiwa tersebut,” katanya.
Diberitakan, smelter nikel milik PT GNI merupakan smelter yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2021. Smelter itu memiliki kapasitas produksi 1,8 juta ton per tahun yang akan mendongkrak nilai tambah nikel.
