Jakarta, Gesuri.id - Anggota MKD DPR RI, Yulian Gunhar, menyambut positif pernyataan Ketua DPR, Puan Maharani, tentang profesionalisme MKD dalam menegakkan kode etik.
Gunhar menilai komentar Puan Maharani tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja MKD.
Baca: Ganjar Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Pramono-Rano
"Komentar Ibu Ketua DPR menunjukkan kepercayaan bahwa MKD telah bekerja dengan baik, profesional, dan sesuai dengan mekanisme yang ada," kata Gunhar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/12).
Gunhar menjelaskan bahwa MKD memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kehormatan dan martabat DPR.
Dia menegaskan komitmen MKD untuk melaksanakan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan guna menjaga integritas lembaga legislatif.
"Kami di MKD selalu berkomitmen untuk menjaga marwah DPR dengan memastikan penegakan etika dilakukan secara konsisten," ujarnya.
Lebih lanjut, Gunhar menegaskan bahwa sanksi yang diberikan oleh MKD tidak dipengaruhi oleh afiliasi fraksi atau partai.
Keputusan MKD, menurutnya, diambil berdasarkan prinsip keadilan dan objektivitas.
Setiap keputusan MKD diambil secara adil dan independen, tanpa memandang fraksi atau partai.
"Semua anggota DPR, dari fraksi manapun, memiliki hak untuk berbicara, namun mereka juga wajib menjaga etika sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Gunhar.
Dia berharap, agar kasus pelanggaran kode etik yang telah terjadi dapat menjadi pengingat bagi seluruh anggota DPR, untuk senantiasa menjaga etika dan martabat sebagai wakil rakyat.
Baca: Ganjar Tegaskan Petani Harus Sejahtera Jika Ingin Hapus Kartu Tani
Terutama dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPR, Gunhar juga menegaskan bahwa penegakan kode etik tidak memandang latar belakang fraksi atau partai.
"Seperti yang Ibu Ketua DPR sampaikan, ini bukan soal satu atau dua anggota DPR saja. Semua anggota DPR, dari fraksi manapun, harus menjunjung tinggi etika dan kehormatan lembaga ini," pungkas Gunhar.
Sebelumnya, Puan Maharani memberikan dukungannya terhadap keputusan MKD yang memberikan sanksi etik kepada beberapa anggota DPR.
