Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI, Yulius Setiarto mengkritisi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan uang pribadi untuk pembekalan anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Hal itu dapat mengacaukan tata kelola negara yang benar.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Pernyataan Yulius itu merespons pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang menyatakan bahwa kegiatan retret di Akmil dibiayai dengan dana pribadi Prabowo.
"Jika benar pernyataan Hasan Nasbi tersebut, berarti ada transaksi keuangan antara Presiden Prabowo dengan lembaga negara yang memfasilitasi acara tersebut. Ini dapat mengacaukan tata kelola negara," ucapnya dalam keterangan resmi, Rabu (30/10).
Menurut Yulius, lembaga negara tidak bisa menerima imbalan dari perorangan atas jasa yang sudah dikeluarkan. Praktik semacam ini, katanya, menabrak ketentuan yang ada. Ia pun mempertanyakan apakah kegiatan terus menjadi agenda pribadi Presiden Prabowo atau kegiatan kenegaraan.
Baca: Ganjar Temui Rudy di Kota Solo, Ini yang Dibahas
"Jika Prabowo membiayai kegiatan itu dengan dana pribadi, maka bisa disebut sebagai kegiatan yang diorganisasi pribadi. Tapi, mengapa menggunakan berbagai lembaga negara? Jadi kacau konteksnya," tuding Yulius.
Untuk menjernihkan kekacauan dari pernyataan Hasan Nasbi tersebut, lanjut Yulius, pemerintah harus segera melakukan klarifikasi. Sebab, jika tidak diluruskan akan menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.
"Apa yang dilakukan Presiden tersebut bisa dijadikan rujukan oleh aparat negara di bawahnya. Menteri bisa bayar sewa Hercules untuk piknik keluarga, misalnya," kata Yulius.
