Surabaya, Gesuri.id - Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat, melontarkan kritik tajam terhadap keterlibatan institusi kepolisian, yang ia istilahkan sebagai “partai coklat,” dalam dinamika Pilkada 2024.
Menurut Achmad, langkah ini tidak hanya mencederai demokrasi tetapi juga melukai kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang seharusnya berlangsung transparan dan jujur.
Baca: Ganjar Ingatkan Keterlibatan Aparat Usai Andika-Hendi Unggul
Dia menilai bahwa kehadiran aparat dalam kontestasi politik lokal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan masyarakat.
“Ketika institusi seperti polisi terlibat, posisi mereka sebagai penjaga netralitas menjadi dipertanyakan. Ini sangat merusak demokrasi dan mengkhianati suara rakyat,” ujar Achmad saat diwawancarai, Jumat (29/11).
Lebih jauh, Achmad menyarankan agar fungsi kepolisian dalam penyelenggaraan pemilu dikembalikan di bawah lembaga yang lebih netral, seperti Kementerian Dalam Negeri atau bahkan melalui koordinasi dengan TNI. Dengan demikian, dia berharap kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dapat pulih dan demokrasi kembali berjalan sesuai amanat konstitusi.
Baca: Ganjar: Koster-Giri Menang di Bali Berkat Dukungan Masyarakat Adat
“Kita harus memastikan aparat keamanan tetap berada di jalur netral. Demokrasi adalah milik rakyat, bukan milik institusi yang berafiliasi dengan kepentingan tertentu,” tegasnya.
Achmad juga mengingatkan pentingnya reformasi sistem pemilu di Indonesia. Menurutnya, tanpa perubahan yang komprehensif, masa depan demokrasi akan terus berada di bawah ancaman.
“Kita harus menjaga suara rakyat sebagai suara tertinggi dalam demokrasi ini,” pungkasnya.
