Jakarta, Gesuri.id - Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan, Adian Napitupulu mengungkapkan potensi kerugian negara akibat maraknya politik uang di Pilkada 2024.
Ia mengendus politik uang digunakan untuk menumbangkan calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan. Adian memantau mahalnya cost politik untuk mengalahkan PDI Perjuangan. Para lawan PDI Perjuangan ini mengerahkan bansos dan amplop.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
"Semua ini kan biaya yang sangat besar, yang sangat mahal. Dampaknya apa? Dampaknya nanti mereka akan mencari penggantinya kemungkinan besar kalau tidak dari APBN, ya dari APBD," kata Adian dalam jumpa pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Adian mencurigai pada tahun depan akan banyak anggaran negara dan daerah yang tersedot untuk mengganti biaya politik yang sangat tinggi.
Menurutnya, ini terjadi akibat permainan-permainan bansos, amplop dan sebagainya dalam Pilkada 2024. Kondisi ini terjadi saat yang sama pajak naik 12 persen.
Baca: Ganjar Suntik Semangat Kader Banteng Kabupaten Malang
"Pada saat yang sama juga kemudian kita mencicil hutang dan bunganya lah Rp400 triliun. Sementara kita cuma mampu meminjam Rp450 triliun. Nah semua akumulasi ini akan bermuara di tahun 2025 dan 2026. Itu akan secara merata dirasakan rakyat kita," ujar Adian.
Sehingga Adian memandang Pilkada justru menghadirkan masalah baru. Padahal ajang demokrasi itu diharapkan rakyat mendatangkan solusi.
"Artinya bahwa pemilu yang tadinya harus menjadi jalan keluar bagi rakyat, pada berikutnya ketika dilakukan dengan salah itu menjadi masalah baru, yang berkesinambungan pada rakyat," tutup Wasekjen PDI Perjuangan itu.
