Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, memberikan pandangan tajam terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang menurutnya diwarnai banyak kecurangan.
Adian menyebut bahwa sejumlah aparatur negara dan institusi yang seharusnya netral justru menunjukkan keberpihakan kepada pihak tertentu.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Adian dalam konferensi pers yang digelar PDI Perjuangan pada Kamis, 28 November 2024.
Dalam dua bulan terakhir, Adian mengaku telah mengunjungi 16 provinsi di Indonesia.
Selama perjalanan tersebut, ia mendapatkan laporan langsung dari masyarakat tentang dugaan ketidaknetralan aparatur negara dalam Pilkada 2024.
"Dalam 2 bulan terakhir saya sudah berkeliling 16 Provinsi," ujarnya.
Dari percakapan dengan masyarakat setempat, Adian mengatakan sebagian besar mengonfirmasi adanya keberpihakan instansi tertentu.
"Kita selalu ngobrol tentang apa betul tidak keberpihakan aparatur negara? Betul tidak ada keberpihakan instansi sipil negara? Dan sebagian besar menjawab iya dengan pola yang berbeda," tegas Adian Napitupulu.
Bahkan, menurut keterangan dari Adian, beberapa masyarakat menyuarakan keinginan agar TNI mengambil peran lebih besar dalam mengawasi hingga mengelola pemilu.
Permintaan ini muncul karena masyarakat menilai TNI lebih netral dibandingkan pihak lain yang terlibat dalam pengamanan dan pelaksanaan Pilkada.
"Sudah muncul permintaan di daerah, TNI saja yang jaga TPS karena lebih netral," kata Adian Napitupulu.
Adian menilai keluhan masyarakat ini sebagai cerminan kegagalan institusi negara dalam menjalankan tugas dan mandat untuk bersikap netral dalam proses demokrasi.
Ia menyayangkan bahwa ketidaknetralan tersebut berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasil akhirnya.
"Nah apakah ini terjadi karena kita kan tidak, tapi karena institusi-institusi negara gagal menjalankan mandat untuk berlaku netral dalam proses pemilu," lanjut Adian Napitupulu.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara salah satunya dapat terbangun jika proses pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan.
Semangat demokrasi harus diutamakan di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Dengan netralnya institusi negara, hasil Pilkada dapat diterima oleh semua pihak tanpa meninggalkan rasa kecurigaan yang dapat mengancam stabilitas sosial di masa mendatang.
Sumber; www.gemasulawesi.com
