Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan koalisi itu terlalu besar, dan seharusnya ada aturan yang mengatur batas maksimal parpol dalam satu koalisi.
Tak hanya ambang batas minimum saja.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Hal Ini Untuk Tanggapi Pernyataan Jokowi
“Tapi secara demokrasi sebetulnya kita juga berpikir, mungkin ke depan. Saya kira pemerintah dan DPR RI mungkin harus memikirkan, bukan cuma memberikan batas minimum pencalonan,” kata Ahok di Jakarta, Rabu (14/8).
“Tapi mungkin ada batas maksimum supaya rakyat itu punya pilihan yang banyak,” lanjutnya.
Selain itu, Ahok juga menyarankan agar ada aturan untuk parpol yang tidak mendukung paslon di Pilkada agar dikenakan sanksi tidak dapat mendukung di Pilkada selanjutnya. Seperti pada aturan KPU pada Pilpres.
"Jadi harus ada batas maksimum harus mencalonkan, dan mungkin seperti Presiden juga kan. Kalau partai tidak mencalonkan, akan saksi tidak bisa ikut pemilu atau pilkada berikutnya," ucap Ahok.
Aturan KPU tidak mengatur hal tersebut. Di Pilkada, parpol yang tidak mendukung atau mengusung tidak akan dikenakan sanksi.
Baca: Civitas Ganjar Paparkan Kinerja Ganjar Pranowo Di Jawa Tengah
Ahok menyimpulkan, beberapa usulan ini ia sampaikan agar partai-partai tak mudah diborong oleh satu kekuatan koalisi politik besar.
“Tentu harus ada batasan, sehingga tidak ada lagi cerita borong-memborong atau ada partai yang takut,” ujarnya seperti yang dikutip melalui laman Kumparan.
