Jakarta, Gesuri.id - Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah sepakat dengan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, korupsi merupakan faktor utama penghambat investasi masuk ke Indonesia.
"Betul kata Mahfud, korupsi memang faktor penghambat utama investasi masuk ke Indonesia," kata Castro, sapaan akrab Herdiansyah Hamzah, dalam keterangannya, Rabu (27/12/2023).
Ia mengutip data World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report 2018, yang menunjukkan korupsi sebagai musuh utama investasi.
"Dari 16 variabel penghambat investasi, korupsi menempati urutan pertama. Di bawahnya ada regulasi, inefisiensi birokrasi, pajak, pembiayaan, dan lain-lain," ujar Castro.
Menurutnya, komitmen Mahfud MD dalam pemberantasan korupsi sudah tidak perlu diragukan. Hal itu bisa dilihat dari rekam jejaknya dari dulu hingga saat ini.
"Kalau soal komitmen Mahfud, bisa dilacak jejak digitalnya. Setidaknya selama menjabat Menko Polhukam, dia beberapa kali mendorong penyelesaian kasus-kasus dugaan korupsi yang kontroversial. Mulai dari dugaan Rp349 triliun transaksi pajak gelap di Kemenkeu, Rafael Alun, hingga Lukas Enembe," katanya.
Untuk diketahui, dalam debat Pilpres 2024, Jumat (22/12/2023) pekan lalu, Mahfud MD enyebut alasan utama mengapa ekonomi RI tidak pernah tembus hingga 7%. Alasan utamanya adalah banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi.
"Mungkin tidak menargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun? Karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%," ungkap Mahfud.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 7% hanya itu tercapai pada 1989 sampai 1991 di era Orde Baru. "Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli, lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita, kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat," kata Mahfud.
Menko Polhukam itu menjawab bahwa alasan utamanya adalah banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi belanja pemerintah ekspor impor dan investasi. Hal tersebut, sebut Mahfud, memang benar terjadi.
"Coba lihat berdasar hasil segi transparansi internasional korupsi terjadi di lembaga legislatif eksekutif dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di tiga matra alam kita ini, kita menginjak bumi ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut ada korupsi di masalah kelautan, kita melihat udara pesawat terbang kita ternyata di udara juga banyak korupsi," tegas Mahfud.
