Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyayangkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang terkesan melawan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan usai heboh usulan tambahan anggaran sebesar Rp 20 Triliun untuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Usul tersebut disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai sehari setelah dilantik.
Terkait hal tersebut, Andreas menyinggung bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan soal efisiensi anggaran.
Maka dari itu Andreas menyayangkan Natalius Pigai yang terkesan tidak membicarakan lebih dulu perihal anggaran tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu presiden. Ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan menteri koordinatornya," kata Andreas, Jumat (25/10/2024).
Selain itu, Andreas menilai usulan tambahan anggaran tersebut terkesan kurang relevan. Hal ini lantaran anggaran untuk tahun 2025 sebelumnya sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR.
“Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi 3 kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas,” ujarnya.
Andreas menambahkan, usulan Menteri HAM Natalius Pigai itu juga dinilai agak sedikit bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta kabinetnya melakukan efisiensi anggaran.
Legislator PDI Perjuangan itu juga mengingatkan lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang.
“Dan tentunya transparansi bagaimana alokasi anggaran digunakan secara efektif,” pungkasnya.
Sumber: wartakota.tribunnews.com
