Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Deddy mengatakan bahwa dirinya mendapat info adanya tim yang diturunkan Irjen Kemendagri ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Baca: Ganjar Pranowo Harap Masalah Gas Melon Cepat Tuntas
“Saya heran, kenapa tiba-tiba Kemendagri menurunkan tim ke sana dan langsung melakukan audit kepada OPD tertentu,” kata Deddy.
“Apakah ada laporan, indikasi penyalahgunaan atau masalah urgen lainnya yang membuat Kemendagri begitu bersemangat di Tasikmalaya?” tanya legislator Dapil Kalimantan Utara tersebut.
Deddy lebih lanjut mempertanyakan apakah langkah itu merupakan langkah Kemendagri dan diperlakukan sama untuk seluruh wilayah di Indonesia yang melakukan PSU.
“Apakah ini dilakukan di seluruh daerah yang melakukan PSU atau hanya menargetkan Tasikmalaya, Kemendagri harus memberikan penjelasan,” kata Deddy.
Baca: Ganjar Pranowo Mempertanyakan Klaim Sawit Sebagai Aset Nasional
“Sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan dan anggota Komisi II DPR RI, saya mendapat informasi bahwa besar kemungkinan tim Kemendagri itu sedang ‘on mission’” ujarnya.
Hal ini disebutkan menjadi perhatian pihaknya mengingat perlakuan Kemendagri sangat berbeda dibanding saat pemilu dan pilkada 2024 yang lalu. Kata Deddy, saat itu Kemendagri tidak pernah menurunkan tim meskipun banyak laporan masyarakat; bahkan gugatan anggota Komisi II dalam rapat-rapat di DPR dengan Kemendagri.
“Sebagaimana diketahui kemenangan calon Bupati perahana yang diusung PDI Perjuangan dibatalkan di MK dan diminta mengganti Cagub dan melakukan PSU. Oleh karena itu, kami berharap agar Kemendagri tidak melakukan cawe-cawe di Tasikmalaya dan PSU manapun. Silakan melakukan audit setelah PSU diakukan, jangan melakukan langkah-langkah yang bisa mempengaruhi hasil PSU,” tutup Deddy.
