Kuala Lumpur, Gesuri.id - Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md merespons pernyataan capres Anies Baswedan yang menyebut Ibu Kota Negara (IKN) hanya menguntungkan ASN. Mahfud mengatakan secara aturan, IKN sudah terbuka atau visible.
"Nah itu biar anggapannya Pak Anies. Saya tidak pernah menganalisis, melahirkan produk analisis yang seperti itu. Bagi saya, IKN itu waktu dibuat sudah visible. Bahwa di perjalanannya ada masalah, mari kita perbincangkan," kata Mahfud di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (8/12/2023).
"Tapi waktu dibuat sudah visible kok. Dilempar ke masyarakat dua tahun sebelumnya kan. Kemudian dibuat rancangan undang-undang, DPR, setuju gitu. Dengan segala tentu saja catatan-catatan dari masyarakat. Dan itu sudah menjadi undang-undang," lanjutnya.
Mahfud menuturkan UU IKN yang sudah dibuat harus dilaksanakan. Dia menyebut jika nantinya ada calon pemimpin yang ingin mengubah UU IKN, maka negara jadi kacau.
"Hati-hati, siapapun kalau membuat undang-undang jangan sampai suatu saat dipersoalkan orang. Nah itu saya kira IKN juga sudah begitu. Kalau misalnya ada calon pemerintahan yang baru, 'Nanti kalau saya jadi mau membatalkan undang-undang ini' negara jadi kacau, jadi tidak ada kepastian. Kalau sudah undang-undang, ya mari kita laksanakan," ujarnya.
Mahfud berkomitmen untuk melanjutkan IKN sebab ikut merumuskan UU IKN. Mahfud mengatakan IKN akan dilanjutkan dan dipercepat.
"Iya, saya melanjutkan IKN karena saya ikut merumuskan Undang-Undang IKN. Dan saya harus konsisten, IKN itu akan kami perjuangkan untuk tetap dilanjutkan sesuai dengan rencana-rencana yang ditentukan semula dan mungkin akan dipercepat," jelasnya.
"Sehingga misalnya rencana bahwa pemerintah harus pindah sebagian di tahun 2024. Saya kira itu harus kita lakukan agar tahapan-tahapan yang sudah direncanakan sampai pada titik akhirnya itu bisa dipenuhi," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Anies kembali menyampaikan kritik tentang proyek IKN Nusantara. Menurutnya, proyek ini merupakan fasilitas yang hanya dibangun untuk kepentingan aparat negara.
Anies menilai, Indonesia sendiri masih harus menyelesaikan banyak pekerjaan rumah mendesak ketimbang membangun satu kota baru dengan anggaran jumbo. Misalnya saja untuk pembangunan fasilitas kesehatan (faskes), menurutnya dana jumbo tersebut akan lebih bermanfaat untuk masyarakat.
"Karena kalau kita lihat manfaat untuk pembangun faskes akan dirasakan oleh seluruh rakyat. Tapi kalau di ini (IKN), akan dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang perlu kita lakukan ialah negara bekerja untuk rakyat. Ini kan (IKN) fasilitas untuk penyelenggara negara, itu semua," kata Anies, dalam acara CIFP 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/12).
