Jakarta, Gesuri,id - Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy atau Rommy buka suara soal pernyataan Sandiaga Uno.
Rommy mengatakan bahwa pernyataan Sandiaga soal PPP siap bergabung ke pemerintahan terpilih hasil pemilu pandangan pribadi.
Rommy mengatakan di luar pernyataan Sandiaga, secara resmi PPP belum membuat keputusan.
"Sebagai Ketua Bappilu tentu Pak Sandi memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya pribadi meskipun itu belum merupakan keputusan partai," ucapnya, Selasa (27/2/2024).
Rommy mengatakan saat ini PPP masih menunggu hasil resmi Pemilu 2024 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
Lebih lanjut Rommy menegaskan saat ini PPP masih bersama PDI Perjuangan, Hanura dan Perindo yang mengusung Ganjar Mahfud sesuai instruksi Plt Ketua Umum PPP M. Mardiono.
Terlebih saat ini PPP juga tengah menimbang untuk mengajukan hak angket di DPR RI bersama PDI Perjuangan.
"Berdasarkan rapat para Ketum dilaksanakan terakhir kemarin, hari Sabtu, PPP bersama PDI Perjuangan tetap bersama-sama dalam posisi pengusungan hak angket atau interpelasi pada saat DPR RI nanti memasuki masa sidang 5 Maret 2024," tegas Rommy.
Sebelumnya Ketua Bappilu Sandiaga Uno mengindikasikan PPP bersedia bergabung dengan pemerintah terpilih hasil Pemilu 2024.
Sandiaga mengatakan saat ini PPP merupakan partai bagian dari pemerintahan Jokowi. Dia menyebut posisi PPP di pemerintahan tersebut akan berlanjut.
"PPP ini kan partai pendukung pemerintah. Jadi posisi kita di pemerintahan ada 2 menteri, 1 wamen, 1 utusan khusus presiden. Tentunya nanti ada proses yang berlanjut," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Secara pribadi Sandiaga mengaku bahwa bergabung dalam pemerintahan terpilih hasil Pemilu 2024 sebagai sebuah kehormatan.
Menurut PPP harus turut secara aktif membangun Indonesia.
"Pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya. Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa," jelasnya.
Namun eks Wagub DKI Jakarta ini mengatakan sikap PPP secara resmi akan ditentukan melalui mekanisme partai secara internal.
"Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada Rapimnas dan sebagainya," sambung dia.
